Punya 35.000 Hektar Lahan Sagu, Kabupaten SBT Bidik PSN Hilirisasi

KOMPAS.com – Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, memiliki potensi besar untuk menjadi kawasan pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Hilirisasi Sagu.

Potensi tersebut didukung ketersediaan lahan, kesiapan pemerintah daerah, serta budaya masyarakat yang telah memanfaatkan sagu sebagai sumber pangan dan penghidupan secara turun-temurun.

Tenaga Ahli dan Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Ahmad Mony mengatakan, pengembangan sagu dapat mendukung sejumlah agenda strategis nasional, mulai dari ketahanan pangan dan energi hingga konservasi sumber daya air.

"Sagu bisa dikembangkan sebagai sumber pangan lokal dan substitusi tepung gandum, dikonversi menjadi biofuel, sekaligus berperan dalam konservasi sumber daya air dan penyerapan karbon. Karena itu, sagu dapat menjadi salah satu jawaban atas agenda strategis nasional," kata Ahmad dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (12/11/2026).

Sagu juga berpotensi diolah menjadi bahan bakar nabati serta membantu menjaga daerah resapan air dan menyerap karbon untuk mitigasi perubahan iklim.

Sekitar 97 persen atau setara 35.000 hektare lahan sagu di Provinsi Maluku berada di Kabupaten SBT. Selain ketersediaan lahan, pengembangan komoditas tersebut juga didukung kesiapan pemerintah daerah dan aspek sosial budaya masyarakat yang telah menjadikan sagu sebagai sumber pangan sekaligus produk bernilai ekonomi.

Sagu dalam kehidupan masyarakat Maluku

Sagu, cengkih, dan pala merupakan tiga komoditas lokal yang menopang kehidupan masyarakat Maluku.

Dalam kehidupan sehari-hari, sagu berperan sebagai sumber pangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sementara itu, cengkih dan pala menjadi komoditas perkebunan yang menghasilkan pendapatan tunai atau cash crop.

Teknologi pengolahan dan sistem pasar ketiga komoditas tersebut turut membentuk kebudayaan masyarakat Maluku.

Pengembangan sagu juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang memfokuskan penguatan Maluku sebagai kawasan swasembada pangan, energi, dan sumber daya air.

Fokus tersebut merupakan bagian dari Asta Cita pemerintah dan sasaran prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Kebijakan itu diarahkan untuk mengoptimalkan potensi maritim, sumber daya air, serta komoditas lokal guna mendukung ketahanan nasional dari wilayah kepulauan.

Sagu memiliki sejumlah manfaat strategis. Selain menjaga ketersediaan pangan dan menghasilkan sumber energi alternatif, tanaman ini juga dapat membantu merawat daerah resapan air, khususnya di lahan basah, serta menyerap dan menyimpan karbon.

Dukungan terhadap pengembangan kawasan swasembada pangan, energi, dan air tersebut telah dituangkan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional serta Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.

Potensi produksi dan nilai ekonomi sagu

Dok. Pemkab Seram Bagian Timur Kunjungan ke instalasi pengolahan limbah cair sagu menjadi biogas dilakukan Pemkab dan DPRD Seram Bagian Timur (SBT) untuk melihat pemanfaatan limbah industri menjadi sumber energi alternatif.

Kabupaten SBT memiliki lahan sagu seluas 35.426 hektare dengan total produksi mencapai 19.528 ton. Potensi tersebut melibatkan sekitar 5.273 kepala keluarga (KK) petani.

Berdasarkan riset Universitas Pattimura dan Dinas Pertanian Maluku pada 2018, terdapat lima jenis sagu di Maluku, yakni Tuni, Ihur, Molat, Makanaru, dan Duri Rotan.

Sebagian besar areal dan produksi sagu di SBT terkonsentrasi di sejumlah kecamatan. Teluk Waru menjadi wilayah dengan kontribusi terbesar, yakni memiliki lahan seluas 14.206 hektare atau sekitar 40 persen dari total areal, dengan produksi mencapai 7.108 ton atau sekitar 36 persen dari total produksi.

Potensi lainnya tersebar di Kecamatan Bula Barat dengan luas 5.879 hektare dan produksi 3.474 ton, Kilmury seluas 4.652 hektare dengan produksi 2.881 ton, Tutuk Tolu seluas 3.320 hektare dengan produksi 2.671 ton, serta Werinama seluas 2.828 hektare dengan produksi 1.097 ton.

Ahmad menyebut, sagu memiliki nilai ekonomi yang dapat menggerakkan perekonomian nasional dan daerah sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sejumlah penelitian menunjukkan, produktivitas pati sagu kering dapat mencapai 20–40 ton per hektare per tahun. Angka tersebut merujuk pada penelitian Ishizaki (1996), Flach (1997), serta Maherawati dan rekan-rekan (2014).

Dari sisi produktivitas per pohon, terdapat perbedaan potensi berdasarkan jenis sagu. Penelitian Alfons (2004) mencatat, sagu jenis Tuni memiliki potensi produksi pati kering tertinggi, yakni mencapai 500 kilogram per pohon. Sementara itu, sagu jenis Molat menghasilkan rata-rata 400 kilogram per pohon.

Kedua jenis tersebut menjadi penopang pasokan pati sagu karena jumlahnya relatif besar dan memiliki rendemen pati yang tinggi.

Berdasarkan penelitian Louhennapessy (2010), jumlah pohon sagu yang berada pada fase masak tebang rata-rata mencapai 82–102 pohon per hektare. Pohon yang telah memasuki fase siap tebang berpotensi mati secara alamiah apabila tidak dimanfaatkan.

Kondisi tersebut dapat menimbulkan kehilangan potensi ekonomi yang besar jika dihitung berdasarkan luas lahan sagu di SBT.

"Dengan asumsi nilai ekonomi satu pohon sagu sebesar Rp 3 juta dan sekitar 35.000 pohon mati secara alamiah setiap tahun, Kabupaten Seram Bagian Timur berpotensi kehilangan nilai ekonomi sekitar Rp 100 miliar per tahun," ujar Ahmad.

Nilai tersebut setara dengan sekitar 10 persen dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten SBT.

Kehilangan potensi ekonomi tersebut dinilai perlu diatasi melalui hilirisasi sagu dan industrialisasi pedesaan. Upaya itu membutuhkan dukungan modal dan teknologi, disertai peningkatan infrastruktur serta sarana dan prasarana produksi sagu di pedesaan.

Gagasan hilirisasi sagu berbasis potensi dan budaya

Gagasan Bupati SBT Fachri Husni Alkatiri untuk mendorong PSN Hilirisasi Sagu berangkat dari besarnya potensi sumber daya alam sagu di daerah tersebut yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Tanaman itu tidak membutuhkan pemupukan intensif, irigasi buatan, serta pengendalian hama yang kompleks sehingga biaya produksi dapat ditekan.

Sagu juga mampu beradaptasi terhadap perubahan kondisi lingkungan, termasuk fluktuasi curah hujan dan banjir musiman. Karakteristik tersebut membuat sagu dinilai berpotensi mendukung sistem pangan yang lebih tahan terhadap perubahan iklim atau climate-resilient food system.

Selain itu, siklus hidup sagu yang panjang juga memungkinkan akumulasi biomassa dalam jumlah besar. Kondisi tersebut memberikan fleksibilitas dalam menentukan waktu panen sesuai kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Flach (1997) dan Ellen (2006).

Proses pengusulan PSN Hilirisasi Sagu di Kabupaten SBT masih terus didorong agar dapat ditetapkan sebagai kebijakan strategis nasional dan masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah 2027.

Terkait kekhawatiran mengenai pencemaran lingkungan, kerusakan ekologi sagu, serta kemampuan hutan sagu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat setelah program berjalan,

Ahmad menyatakan bahwa aspek-aspek tersebut telah diperhitungkan dalam model bisnis dan skema kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan investor.

Dukungan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk mempercepat realisasi program tersebut.

"Pemerintah Kabupaten SBT tidak dapat bekerja sendiri. Dukungan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, baik di daerah maupun pusat, diperlukan untuk mewujudkan PSN Hilirisasi Sagu," kata Ahmad.