KOMPAS.com – Sejumlah pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam menggelar pertemuan bersama pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan kebangsaan, mulai dari penguatan persatuan umat, penegakan hukum terkait dugaan penyadapan ilegal, hingga upaya menjaga kedaulatan ekonomi nasional.
Pertemuan tersebut dihadiri Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam Ferry Juliantono, Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sekaligus Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, serta Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah.
Pada kesempatan tersebut, Ferry turut menekankan pentingnya konsolidasi dan persatuan organisasi Islam dalam menyikapi berbagai perkembangan situasi nasional.
Menurutnya, keselarasan pandangan dan langkah antar lembaga diperlukan untuk mengawal penegakan hukum, menjaga kedaulatan negara, serta memperkuat peran umat Islam dalam pembangunan nasional.
"Ini memang momentum untuk kita menyatukan pikiran, menyatukan kekuatan," ujar Ferry dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis.
Selain itu, pertemuan itu juga membahas pentingnya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional dan memastikan pengelolaan sumber daya ekonomi berjalan sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
Ferry menyampaikan, sejumlah langkah Presiden Prabowo Subianto yang meliputi penataan korporasi, efisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan penguatan koperasi, merupakan bagian dari upaya mengembalikan orientasi perekonomian nasional kepada kepentingan rakyat.
"Jadi tidak hanya korporasi, tetapi juga ada koperasi. Sekarang, korporasinya ditertibkan, BUMN-BUMN-nya diefisiensikan, koperasinya dihidupkan," ungkapnya.
Menurut Ferry, penguatan ekonomi umat perlu menjadi perhatian bersama. Organisasi Islam diharapkan tidak hanya berperan dalam bidang sosial dan politik, tetapi juga mampu membangun kekuatan ekonomi melalui kerja sama antarlembaga, pengembangan usaha, dan penguatan koperasi.
"Ini juga menjadi momentum, insyaallah, menjadi kekuatan kita untuk menyatukan kekuatan bukan hanya kekuatan sosial politik, melainkan juga kekuatan ekonomi kita juga," tegas Ferry.
Pertemuan tersebut juga membahas rencana pelaksanaan aksi lanjutan Aksi Rakyat Bela Indonesia yang akan digelar di Tugu Proklamasi, Jakarta, Minggu (15/11/2026).
Aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya yang digelar di kawasan Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta. Dalam aksi itu, massa menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari penuntasan kasus dugaan penyadapan ilegal, penolakan terhadap praktik oligarki yang dinilai merugikan negara, hingga penguatan kedaulatan ekonomi nasional.
Ferry berharap, pertemuan tersebut dapat menjadi momentum untuk mempererat komunikasi dan kerja sama antara MUI dengan berbagai organisasi Islam.
Konsolidasi itu juga diharapkan dapat memperkuat persatuan umat sekaligus mendorong kontribusi nyata organisasi Islam dalam memperjuangkan kepentingan bangsa dan membangun perekonomian nasional yang berkeadilan.
"Sebagai pemilik saham terbesar republik ini, rasanya kita perlu untuk menegakkan kembali kebenaran dan menegakkan kekuatan kita yang sebenarnya di republik ini," imbuhnya.