Pemprov Sulteng Perluas Akses Kesehatan, 221.120 Warga Terdaftar di "Berani Sehat"
KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) terus memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat melalui Program Berani Sehat yang terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Hingga Minggu (1/11/2026), sebanyak 221.120 warga Sulawesi Tengah tercatat telah terdaftar dalam program tersebut.
Program Berani Sehat merupakan inisiatif Pemprov Sulteng untuk memastikan seluruh penduduk dapat mengakses layanan kesehatan melalui JKN tanpa memandang kelompok desil atau tingkat kesejahteraan ekonomi.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menjelaskan, masyarakat yang memiliki tunggakan iuran JKN juga dapat memperoleh layanan kesehatan melalui mekanisme pendaftaran Program Berani Sehat.
“Penduduk yang memiliki tunggakan dan hal ini sebagian besar, dapat langsung berobat jika memerlukan pelayanan kesehatan dengan mendaftar Program Berani Sehat lewat Aplikasi Sehati di mana saja asal Nomor Induk Kependudukan (NIK) Provinsi Sulawesi Tengah. Aplikasi sudah terintegrasi dengan data Dukcapil dan BPJS Kesehatan,” ujar Anwar dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (14/11/2026).
Kepesertaan meningkat 70,23 persen
Anwar mengatakan, jumlah peserta Program Berani Sehat mengalami peningkatan signifikan dalam kurun waktu kurang dari satu tahun.
Pada 1 Desember 2025, jumlah peserta tercatat sebanyak 129.896 jiwa, lalu meningkat menjadi 221.120 jiwa per 1 November 2026. Dengan demikian, terdapat penambahan 91.224 peserta atau tumbuh sebesar 70,23 persen.
Peningkatan jumlah peserta tersebut juga diikuti dengan kenaikan alokasi anggaran program, dari Rp 68,78 miliar pada 2025 menjadi Rp 124,59 miliar pada 2026. Dari total anggaran 2026, sebanyak Rp 121,29 miliar dialokasikan untuk pembayaran iuran JKN.
Menurut Anwar, penguatan program tersebut turut didukung integrasi data antarlembaga, mulai dari BPJS Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Sosial, hingga Dinas Kesehatan.
Integrasi tersebut memungkinkan pemerintah melakukan verifikasi terhadap masyarakat yang belum terdaftar ataupun memiliki status kepesertaan JKN tidak aktif.
“Data BPJS Kesehatan, Dukcapil, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan terintegrasi sehingga masyarakat yang belum terdaftar atau kepesertaannya tidak aktif dapat segera diverifikasi. Dengan data yang akurat, pemerintah bisa mengetahui siapa yang membutuhkan bantuan pembiayaan iuran dan memastikan perlindungan diberikan secara tepat sasaran,” kata Anwar.
Selain memperkuat integrasi data, Pemprov Sulteng juga mendorong 13 pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran pembayaran iuran JKN, menjaga keaktifan peserta, serta memperbarui data kependudukan.
Adapun masyarakat yang memiliki NIK Sulawesi Tengah dapat mendaftar melalui aplikasi Sehati untuk memperoleh perlindungan sesuai ketentuan Program Berani Sehat.
BPJS Kesehatan tekankan pentingnya keaktifan peserta
Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan dalam memperluas perlindungan jaminan kesehatan.
Menurutnya, peningkatan jumlah peserta perlu diimbangi dengan kepastian bahwa masyarakat memiliki status kepesertaan aktif ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
“Yang kita kejar bukan sekadar angka penduduk yang terdaftar, tetapi memastikan peserta berstatus aktif dan benar-benar terlindungi saat membutuhkan layanan kesehatan. Dukungan pemerintah daerah dalam pembiayaan iuran harus berjalan beriringan dengan pengelolaan kepesertaan dan pelayanan JKN,” ujar Akmal.
Senada dengan hal tersebut, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Muttaqien menyampaikan bahwa tingkat kepesertaan aktif JKN di Sulawesi Tengah telah mencapai 90 persen. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
Meski demikian, Muttaqien mengingatkan bahwa tantangan berikutnya adalah menjaga keberlanjutan pembiayaan serta memastikan peserta yang sudah aktif tidak kehilangan perlindungan.
“Pemerintah daerah perlu memastikan anggaran iuran tersedia secara berkelanjutan, data peserta terus diperbarui, dan masyarakat yang belum terlindungi segera dijangkau. Peserta yang sudah aktif juga harus dijaga agar perlindungan JKN tidak terputus,” kata Muttaqien.
Di sisi lain, Ketua Komisi Kebijakan Umum DJSN Royanto Purba menilai pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mewujudkan hak masyarakat atas jaminan kesehatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah lainnya untuk memperkuat kebijakan pembiayaan iuran sekaligus menjaga keaktifan peserta.
Langkah tersebut dinilai penting agar semakin banyak masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan secara berkelanjutan melalui Program JKN.
