KOMPAS.com – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom terus memperkuat penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) sebagai landasan transformasi bisnis dan organisasi secara berkelanjutan.
Upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi (PELOPOR), yang dilanjutkan dengan pengembangan kompetensi menuju Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) dan Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) pada 6–13 November 2026.
Program tersebut merupakan hasil kolaborasi Telkom dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) untuk memperkuat pemahaman, kapasitas, serta peran aktif insan perusahaan sebagai penggerak budaya antikorupsi di lingkungan kerja.
Kegiatan yang berlangsung di Telkom Corporate University (Telkom CorpU), Bandung, Jawa Barat, Senin (9/11/2026), itu dihadiri Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Johanis Tanak dan Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK RI Yonathan Demme Tangdilintin.
Turut hadir pula Direktur Utama Telkom Nanang Hendarno dan Direktur Human Capital Management Telkom Willy Saelan, Senior General Manager Telkom CorpU M Subhan Iswahyudi, serta Ahli Utama Integritas Telkom Dr Idodo Simangunsong, SE, SIK, MM.
Siapkan 49 penggerak budaya antikorupsi
Program itu menjadi langkah strategis TelkomGroup dalam memperkuat budaya integritas dan antikorupsi di lingkungan kerja. PELOPOR diikuti 49 peserta dari unsur Culture Booster dan pegawai yang ditunjuk perusahaan.
Dari jumlah tersebut, 13 peserta dipersiapkan untuk mengikuti Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API), sementara seluruh peserta diharapkan melanjutkan ke Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI).
Melalui program itu, peserta diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang aktif mengedukasi dan menggerakkan penerapan nilai-nilai antikorupsi di unit kerja masing-masing.
Johanis mengapresiasi inisiatif TelkomGroup dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
Menurutnya, keterlibatan dunia usaha dalam membangun budaya antikorupsi merupakan bagian penting dari upaya memperluas ekosistem integritas yang membutuhkan partisipasi aktif berbagai pihak.
“Pencegahan korupsi membutuhkan komitmen dan keterlibatan seluruh elemen, tidak hanya melalui penguatan sistem dan tata kelola, tetapi juga melalui pembangunan kesadaran serta integritas setiap individu. Kami mengapresiasi langkah TelkomGroup yang memberikan ruang bagi insan perusahaan untuk mengembangkan kompetensi sebagai penyuluh dan penggerak integritas,” ucap Johanis dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin (16/11/2026)
Johanis juga berharap para peserta dapat menjadi agen perubahan yang mampu menularkan nilai-nilai antikorupsi secara konsisten. Dengan begitu, budaya integritas semakin kuat dan tumbuh di lingkungan organisasi.
Sementara itu, Nanang menjelaskan, bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam membangun perusahaan yang berkelanjutan dan memperoleh kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, transformasi perusahaan tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan strategi bisnis, proses, dan teknologi, tetapi juga harus disertai penguatan karakter serta budaya kerja yang menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab.
Ia juga menjelaskan, integritas bukan sekadar prinsip yang tertuang dalam kebijakan perusahaan, melainkan nilai yang harus tercermin dalam setiap keputusan dan tindakan seluruh insan perusahaan.
“Kami meyakini bahwa budaya integritas yang kuat harus dibangun secara bersama-sama dan menjadi bagian dari keseharian organisasi. Melalui kolaborasi dengan KPK, kami ingin menyiapkan lebih banyak insan TelkomGroup yang mampu menjadi teladan sekaligus penggerak budaya antikorupsi di lingkungan kerjanya. Dengan demikian, transformasi yang kami jalankan tidak hanya menghasilkan perusahaan yang semakin kompetitif, tetapi juga semakin dipercaya,” tutur Nanang.
Dorong PAKSI dan API
Pelatihan PELOPOR mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Penyuluh Antikorupsi berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 442 Tahun 2025.
Program tersebut dilaksanakan melalui pendekatan blended learning yang mengombinasikan pembelajaran mandiri secara daring pada 5–6 November 2026 dengan pelatihan klasikal mulai 9 November 2026.
Melalui aktivitas aplikatif, seperti penyusunan dokumen penyuluhan, pengembangan keterampilan komunikasi antikorupsi, dan refleksi pengalaman integritas, peserta dibekali kemampuan untuk mengedukasi, membangun kesadaran, serta mendorong partisipasi aktif rekan kerja dalam pencegahan korupsi.
PELOPOR juga menjadi bagian dari pengembangan kompetensi antikorupsi melalui jalur Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) dan Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API).
PAKSI berfokus pada kompetensi edukasi dan penyuluhan antikorupsi, sementara API memperkuat kapasitas dalam membangun dan mengembangkan sistem serta budaya integritas organisasi.
Melalui kolaborasi dengan KPK, Telkom berkomitmen memperkuat tata kelola yang berintegritas, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi transformasi serta pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.