KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai, mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang menghadirkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) khusus bagi anak penyandang disabilitas.
Menurut Bahtiyar, keberadaan layanan pendidikan tersebut menjadi langkah penting untuk memperluas akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
Pasalnya, selama ini jumlah sekolah khusus disabilitas di Surabaya masih terbatas dan sebagian besar dikelola pihak swasta dengan biaya relatif mahal.
“Saya mengapresiasi inisiatif Pemkot Surabaya terkait sekolah untuk anak disabilitas ini. Di Surabaya masih sedikit dan rata-rata milik swasta. Biayanya tidak sedikit,” kata Bahtiyar dalam rilis yang diterima Kompas.com, Senin (16/11/2026).
Dia menjelaskan, tingginya biaya pendidikan anak penyandang disabilitas tidak terlepas dari kebutuhan penanganan khusus, baik dalam proses belajar-mengajar maupun pendampingan tumbuh kembang anak.
Karena itu, Bahtiyar meminta Pemkot Surabaya tidak hanya membangun layanan PAUD khusus disabilitas di satu lokasi. Menurut dia, fasilitas tersebut perlu diperluas secara merata di lima wilayah Surabaya.
Kelima wilayah tersebut meliputi Surabaya Pusat, Surabaya Selatan, Surabaya Barat, Surabaya Timur, dan Surabaya Utara.
“Setidaknya yang terindikasi memiliki kebutuhan khusus ini bisa terlacak dan tertangani sejak dini. Pemerintah harus hadir memenuhi hak pendidikan bagi setiap anak dalam kondisi apa pun,” ujarnya.
Prioritaskan keluarga miskin
Bahtiyar juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat. Mengingat layanan pendidikan tersebut menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dia berharap fasilitas itu diprioritaskan bagi keluarga kurang mampu.
Menurut dia, masih banyak masyarakat miskin yang kesulitan menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan khusus karena terkendala biaya.
“Kriteria penerimaannya diharapkan lebih ketat. Diprioritaskan bagi warga kurang mampu. Banyak keluhan dari masyarakat miskin yang tidak punya biaya untuk masuk sekolah khusus inklusi,” katanya.
Untuk itu, dia meminta Pemkot Surabaya menerapkan proses verifikasi terhadap calon penerima layanan agar bantuan pendidikan benar-benar diterima keluarga yang membutuhkan.
Bahtiyar menilai tidak semua calon peserta didik harus otomatis diterima. Proses seleksi perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga serta kebutuhan anak.
Di sisi lain, dia mengingatkan agar sekolah swasta yang selama ini memberikan layanan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas tetap mendapatkan dukungan.
Guru PAUD disabilitas harus dapat pelatihan khusus
Selain pemerataan fasilitas dan ketepatan sasaran, Bahtiyar menyoroti kesiapan sumber daya manusia (SDM), khususnya tenaga pendidik.
Dia meminta Pemkot Surabaya memastikan para guru mendapatkan pelatihan khusus sebelum layanan PAUD disabilitas mulai beroperasi.
Menurut dia, pola pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus berbeda dengan pendidikan umum. Tenaga pendidik membutuhkan keterampilan khusus, kesabaran, serta ketelitian dalam mengenali dan menangani kebutuhan setiap anak.
Pelatihan tersebut juga dinilai penting untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap peserta didik selama proses pembelajaran.
“Penanganannya pun khusus, sehingga sangat diperlukan kesabaran dan ketelitian oleh para pengajar. Saya berharap ada pelatihan terlebih dahulu bagi tenaga pendidik di Surabaya agar tidak terjadi kekerasan di sekolah,” tuturnya.
Bahtiyar berharap, kehadiran layanan PAUD khusus disabilitas dapat memperluas kesempatan anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan sejak dini, sekaligus memastikan hak pendidikan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.