KOMPAS.com – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menilai empat pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI patut dipertimbangkan Presiden Prabowo Subianto dalam wacana pengisian jabatan wakil presiden.
Menurut Ray, pengalaman para pimpinan DPD RI dalam memahami dan memperjuangkan kepentingan daerah menjadi salah satu modal penting untuk menjalankan tugas tersebut.
"Ini sangat urgen, mereka adalah orang-orang yang menguasai hal yang berhubungan dengan daerah, dan Presiden Prabowo harus meliriknya," ujar Ray dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (17/11/2026).
Empat pimpinan DPD RI periode 2024–2029 yang dimaksud adalah Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin serta tiga Wakil Ketua DPD RI, yakni GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung.
Keempatnya merupakan anggota DPD RI yang terpilih melalui pemilihan umum perseorangan sebelum ditetapkan sebagai pimpinan lembaga yang menjalankan fungsi representasi daerah tersebut.
Ray menilai, pemahaman terhadap persoalan di berbagai wilayah Indonesia perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan figur calon wakil presiden (cawapres).
"Pengalaman dan kemampuan memperjuangkan kepentingan daerah menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan cawapres," katanya.
Ia pun menilai peluang para pimpinan DPD RI untuk masuk dalam pembahasan cawapres masih terbuka, sepanjang memiliki kapasitas, integritas, dan pemahaman yang kuat mengenai persoalan daerah.
"Masih sangat terbuka, terutama bagi figur yang memiliki kapasitas, integritas, serta pemahaman kuat mengenai persoalan daerah. Saya yakin mereka punya," ujar Ray.
Pengusulan calon wapres mengikuti mekanisme konstitusi
Meski demikian, Ray menyinggung bahwa pembahasan mengenai cawapres tetap harus memperhatikan mekanisme pengusulan yang berlaku.
"Urusannya sih boleh-boleh saja ya, cuma siapa yang mengusulkan? Karena hak mengusulkannya itu cuma ada di partai," katanya.
Pernyataan tersebut perlu dibedakan antara mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden melalui pemilihan umum dengan pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.
Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengatur bahwa presiden mengajukan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Selanjutnya, MPR memilih satu wakil presiden melalui sidang yang diselenggarakan paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.
Dengan demikian, pandangan Ray mengenai empat pimpinan DPD RI merupakan bagian dari wacana publik. Adapun kewenangan mengusulkan dua nama calon kepada MPR dalam mekanisme tersebut berada pada presiden.
Sementara itu, Sultan sebelumnya menyatakan bahwa lembaganya akan mendukung pengisian jabatan wakil presiden sesuai mekanisme konstitusional. Terkait adanya pembahasan dirinya dicalonkan sebagai cawapres, ia pun merespons tidak.
"Posisi dan tugas DPD RI adalah menyukseskan dan mendukung siapa pun dan kapan pun nama yang akan diusulkan oleh Presiden Prabowo," ujar Sultan.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembahasan nama-nama pimpinan DPD RI sebagai cawapres belum merupakan pencalonan resmi dari lembaga tersebut.
Pengalaman menangani persoalan daerah jadi pertimbangan
Pandangan Ray mengenai pentingnya pemahaman persoalan daerah berkaitan dengan sejumlah tugas kelembagaan yang melekat pada jabatan wakil presiden.
Salah satunya adalah kedudukan wakil presiden sebagai ketua merangkap anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
Keberadaan DPOD juga berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Melalui lembaga tersebut, wakil presiden memiliki peran dalam pemberian pertimbangan kepada presiden mengenai rancangan kebijakan penataan daerah, dana penyelenggaraan otonomi khusus, serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
DPOD juga memberikan pertimbangan terkait penyelesaian persoalan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk rancangan kebijakan Dana Desa.
Meski demikian, fungsi DPOD terbatas pada pemberian pertimbangan dan tidak mengambil alih kewenangan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Peran tersebut menjadi relevan di tengah berbagai persoalan yang dihadapi daerah, mulai dari perubahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Otonomi Khusus yang dapat memengaruhi kapasitas fiskal pemerintah daerah.
Selain itu, sejumlah wilayah masih menghadapi ketimpangan pembangunan infrastruktur, persoalan pengelolaan sumber daya alam, konflik sosial, keterbatasan pelayanan publik, hingga tantangan penanganan bencana dan keamanan.
Berbagai persoalan tersebut membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah.
Di sisi lain, DPD RI memiliki fungsi konstitusional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Karena itu, pengalaman para pimpinan DPD RI dalam menjalankan fungsi representasi daerah menjadi salah satu aspek yang disoroti Ray dalam wacana cawapres.
Namun, pengalaman kelembagaan bukan satu-satunya pertimbangan. Integritas, rekam jejak, kapasitas pemerintahan, serta kemampuan bekerja sama dalam menjalankan agenda nasional juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan.
Adapun keputusan mengenai figur yang akan diusulkan sebagai cawapres, apabila terjadi kekosongan jabatan, tetap mengikuti mekanisme yang diatur dalam UUD 1945.