KOMPAS.com – Empat pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) dinilai memiliki kapasitas untuk dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden pendamping Presiden Prabowo Subianto.
Pandangan tersebut disampaikan pakar komunikasi politik Prof Dr Dra Lely Arrianie, MSi dan pakar hukum Dr Lismanida, SH, MH. Keduanya menilai, para pimpinan DPD RI memiliki pengalaman pemerintahan, jejaring politik, serta pemahaman terhadap persoalan daerah yang dapat melengkapi kepemimpinan nasional.
Lely menjelaskan, pasangan presiden dan wakil presiden ideal tidak harus memiliki latar belakang ataupun kompetensi yang sama. Perbedaan pengalaman dan keahlian justru dapat menjadi kekuatan dalam menjalankan pemerintahan.
“Satu militer, satunya sipil. Satu partai politik, satunya nonpartai. Satu berpikir makro, satunya memahami persoalan teknis pemerintahan. Satu mengurus kepentingan nasional, satunya menguasai dan merepresentasikan daerah. Ini pasangan yang saling melengkapi,” ujar Lely, seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (17/11/2026).
Pakar komunikasi politik LSPR Institute yang juga merupakan lulusan doktoral terbaik Universitas Padjadjaran Bandung itu mengatakan, kombinasi kompetensi tersebut dapat ditemukan pada jajaran pimpinan DPD RI.
“Tidak salah, jika sosok yang pantas dipertimbangkan untuk posisi wakil presiden adalah pimpinan DPD RI. Ini paket lengkap,” katanya.
Lely menilai, salah satu tantangan pemerintahan Prabowo saat ini adalah mengelola hubungan pemerintah pusat dan daerah yang semakin kompleks.
Persoalan tersebut mencakup tekanan fiskal akibat penyesuaian dana transfer ke daerah, ketimpangan pembangunan, keterbatasan infrastruktur, konflik sumber daya alam, otonomi khusus, hingga penanganan bencana.
“Ini tidak mudah dan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Harus dilihat dengan kacamata daerah,” jelas akademisi yang juga mengajar di sejumlah perguruan tinggi, antara lain Universitas Nasional, Universitas Jayabaya, dan Universitas Mercu Buana.
Lely melanjutkan, pengalaman para pimpinan DPD RI dalam berinteraksi dengan berbagai persoalan daerah menjadi salah satu keunggulan mereka.
“Mereka bergelut dengan persoalan daerah. Problem bencana, masalah fiskal, kebutuhan infrastruktur, hingga konflik sosial dan sumber daya alam yang rumit,” jelasnya.
Ia menambahkan, keterwakilan daerah dalam kepemimpinan nasional tidak cukup diukur dari asal geografis seorang tokoh. Hal yang lebih penting adalah kemampuan memahami persoalan daerah dan memperjuangkan penyelesaiannya melalui kebijakan nasional.
Empat pimpinan DPD RI yang dimaksud adalah Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin serta tiga wakil ketuanya, yakni GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung.
Sultan Baktiar Najamudin merupakan senator asal Bengkulu yang pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Bengkulu. Ia telah dua periode menjadi anggota DPD RI dan kini memimpin lembaga tersebut untuk periode 2024-2029.
Sementara itu, GKR Hemas merupakan senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memiliki pengalaman panjang sebagai anggota dan pimpinan DPD RI, termasuk dalam pembahasan persoalan otonomi daerah.
Yorrys Raweyai, senator asal Papua Tengah, memiliki rekam jejak di dunia politik dan parlemen nasional. Pengalamannya juga berkaitan dengan dinamika pembangunan kawasan timur Indonesia.
Adapun Tamsil Linrung merupakan senator asal Sulawesi Selatan yang sebelumnya pernah menjadi anggota DPR RI. Ia memiliki pengalaman di parlemen, terutama dalam pembahasan persoalan ekonomi dan pembangunan.
Singgung posisi Sufmi Dasco Ahmad
Meski mengajukan nama-nama pimpinan DPD RI, Lely tidak menampik bahwa Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat ini menjadi salah satu figur yang kuat dalam pembicaraan mengenai calon wakil presiden.
Selain merupakan tokoh penting Partai Gerindra, Dasco juga dikenal memiliki kedekatan politik dengan Presiden Prabowo.
“Saat ini, Pak Sufmi Dasco Ahmad sangat kuat. Itu tidak ada yang membantah. Beliau memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo,” kata Lely.
Namun, ia mempertanyakan apakah Dasco perlu mengambil posisi wakil presiden saat ini. Menurut dia, pembagian peran antara Dasco di legislatif dan Prabowo di eksekutif justru dapat memberikan warna berbeda dalam pemerintahan.
“Apakah tidak lebih baik berbagi peran? Misalnya Sufmi Dasco di legislatif, Pak Prabowo di eksekutif supaya lebih berwarna hidup ini,” ujarnya.
Pengisian jabatan wapres tidak harus dari partai politik
Pandangan senada disampaikan pakar hukum Lismanida. Ia menilai, secara konstitusional, wakil presiden yang dipilih untuk mengisi kekosongan jabatan di tengah masa pemerintahan tidak diwajibkan berasal dari partai politik.
Lismanida menjelaskan, Pasal 6A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengatur pencalonan presiden dan wakil presiden melalui partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan umum.
Namun, mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden di tengah masa jabatan memiliki ketentuan tersendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Pasal tersebut menyebutkan, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden. Pemilihan dilakukan paling lambat 60 hari setelah kekosongan jabatan terjadi.
“Secara konstitusi tidak ada kewajiban wakil presiden pengganti harus berasal dari partai politik. Karena itu, figur nonpartai yang memiliki kapasitas dan pengalaman pemerintahan juga layak dipertimbangkan,” jelas Lismanida.
Menurutnya, wakil presiden pada dasarnya bertugas membantu presiden menjalankan pemerintahan. Karena itu, presiden membutuhkan pendamping yang tidak hanya memiliki kemampuan politik, tetapi juga kompetensi yang dapat melengkapi tugas-tugasnya.
“Presiden bisa mengurus strategi nasional, politik luar negeri, dan pertahanan, sementara wakil presiden diberi peran dalam koordinasi pembangunan daerah, otonomi khusus, dan percepatan pemerataan,” katanya.
Lismanida menilai, pembagian peran tersebut dapat memperkuat efektivitas pemerintahan, terutama dalam menangani ketimpangan pembangunan antardaerah.
Ia juga menilai, empat pimpinan DPD RI memiliki kapasitas yang patut diperhitungkan untuk posisi wakil presiden.
“Ada Pak Tamsil Linrung, Pak Yorrys Raweyai, GKR Hemas, dan Sultan Baktiar Najamudin,” imbuhnya.
Lismanida mengaku mengikuti perjalanan karier keempat tokoh tersebut, baik ketika berkiprah di pemerintahan maupun parlemen.
“Sekarang, mereka adalah orang-orang yang tepat. Saya mengikuti kiprah mereka, dari awal kariernya,” katanya.
Akademisi yang juga pakar hukum perdata tersebut menilai, pengalaman pemerintahan, jejaring politik, dan pemahaman terhadap birokrasi merupakan modal penting bagi seorang wakil presiden.
“Ini menjadi kelebihan yang perlu diperhitungkan,” ujarnya.
Menurut Lismanida, tantangan Indonesia ke depan tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan politik nasional. Pemerintah juga membutuhkan pemimpin yang memahami persoalan daerah dan mampu menghubungkannya dengan kebijakan pemerintah pusat.
Keputusan mengenai pengisian jabatan wakil presiden tetap mengikuti mekanisme konstitusional. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, presiden mengusulkan dua nama kepada MPR untuk dipilih apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.
Dengan pengalaman di pemerintahan daerah dan parlemen, empat pimpinan DPD RI tersebut dinilai memiliki bekal untuk menjalankan peran yang menjembatani kepentingan pemerintah pusat dan daerah.