KOMPAS.com – Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendorong penguatan kelembagaan koperasi agar petani sawit dapat memperoleh manfaat ekonomi lebih besar dari program reforma agraria di sektor perkebunan kelapa sawit.
Melalui koperasi, lahan perkebunan sawit yang diambil alih negara diharapkan tidak hanya dikelola secara administratif, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui kepemilikan dan pengelolaan secara kolektif.
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah mengatakan, reforma agraria di sektor sawit harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, penguasaan kembali lahan oleh negara perlu diikuti dengan penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola aset tersebut.
Hal itu disampaikan Farida dalam Seminar Nasional bertajuk "Reforma Agraria Sawit Berbasis Koperasi: Dari Penguasaan Kembali Negara Menuju Kepemilikan Kolektif Rakyat" di Balai Serindit, Pekanbaru, Riau, Rabu (18/11/2026).
"Reforma agraria tidak boleh berhenti di penguasaan negara melalui PT Agrinas Palma Nusantara. Mereka hanya mengatur tata kelola, ujungnya adalah untuk rakyat. Maka, para petani sawit harus mampu mengelola lahan yang diberikan tersebut agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat," ujar Farida dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu.
Menurut Farida, Riau menjadi salah satu wilayah strategis untuk pengembangan koperasi di sektor kelapa sawit. Provinsi tersebut memiliki perkebunan sawit seluas sekitar 3,87 juta hektare dengan produksi minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) mencapai 9,46 juta ton.
Jumlah tersebut berkontribusi sekitar 20 persen terhadap total produksi CPO nasional.
Farida menilai, koperasi di sektor kelapa sawit perlu diperkuat agar memiliki kapasitas usaha dan daya saing setara dengan badan usaha milik negara (BUMN).
Melalui koperasi, lahan produksi dan permodalan petani yang selama ini terbatas dapat dikonsolidasikan. Dengan skala usaha yang lebih besar, koperasi diharapkan memiliki posisi tawar lebih kuat dalam rantai industri kelapa sawit.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Kemenkop menyiapkan tiga langkah strategis. Pertama, memastikan kepastian hak dan manfaat atas lahan melalui koperasi. Kedua, mendorong pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) milik koperasi dengan skema pembiayaan yang sehat dan inklusif.
Ketiga, mengembangkan hilirisasi produk sawit, mulai dari CPO menjadi minyak goreng, biodiesel, hingga berbagai produk turunan lainnya.
Farida mengatakan, penguatan koperasi membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Petani tidak hanya perlu memiliki kemampuan dalam kegiatan budi daya, tetapi juga memahami peran dan peluang ekonomi dalam industri kelapa sawit.
"Upaya ini tentunya membutuhkan kolaborasi karena kita tidak bisa jalan sendiri. Saat ini, kami terus mendorong agar koperasi dan petani tidak hanya ahli dalam menanam, tetapi juga harus tahu peran pentingnya dalam perekonomian agar petani naik kelas," katanya.
Sinergi Kemenkop dan Agrinas
Untuk mendukung program tersebut, Kemenkop membangun sinergi dengan PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) melalui pembagian peran dalam pengembangan koperasi sawit.
Kemenkop bertanggung jawab pada pembinaan tata kelola koperasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha.
Sementara itu, Agrinas berperan dalam penyediaan dan optimalisasi lahan bagi koperasi, dukungan infrastruktur usaha, serta pengembangan investasi dan akses pasar.
"Mari kita wujudkan reforma agraria yang tidak hanya mengembalikan lahan ke rakyat, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi ekonomi," kata Farida.
Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop Panel Barus mengatakan, pihaknya juga mendorong penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara koperasi sawit dan BUMN ataupun perusahaan swasta yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit.
Kemitraan tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi tawar koperasi serta membuka peluang bagi petani untuk terlibat dalam kegiatan hilirisasi.
"Kegiatan hari ini sebagai tindak lanjut dari MoU antara Kemenkop dengan PT Agrinas Palma Nusantara yang sepakat untuk terus bersinergi dalam rangka pengembangan hingga hilirisasi di sektor kelapa sawit," ujar Panel.
Direktur Kemitraan dan Plasma PT Agrinas Palma Nusantara Seger Budiarjo menambahkan, perusahaan menargetkan lebih dari 200.000 hektare lahan dapat diserahkan pengelolaannya kepada koperasi yang memenuhi kriteria.
Program tersebut ditargetkan mulai diluncurkan pada awal 2027. Riau menjadi salah satu wilayah yang akan memperoleh manfaat dari program reforma agraria tersebut.
"Ditargetkan awal 2027 akan dimulai kick-off-nya. Riau menjadi salah satu wilayah yang akan mendapatkan manfaat dari program reforma agraria," ucap Seger.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Helmi D menyambut baik inisiatif Kemenkop dan Agrinas dalam mengembangkan potensi perkebunan sawit melalui koperasi.
Pemerintah Provinsi Riau berharap, penguatan koperasi dapat membantu mengatasi berbagai persoalan dalam pengelolaan perkebunan sawit serta meningkatkan kesejahteraan petani.