KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan keringanan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga 35 persen bagi wajib pajak di Ibu Kota.
Kebijakan tersebut berlaku mulai 21 November hingga 31 Desember 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat serta mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1.169 Tahun 2026 tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang ditetapkan pada 18 November 2026.
Besaran keringanan diberikan berdasarkan urutan kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh wajib pajak orang pribadi. Rinciannya sebagai berikut.
Sementara itu, kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh badan mendapatkan keringanan pokok PKB sebesar 5 persen.
Namun, kebijakan ini tidak berlaku untuk kendaraan yang digunakan sebagai angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, dan pemadam kebakaran.
Pengecualian juga berlaku bagi kendaraan yang digunakan untuk kegiatan sosial keagamaan, milik lembaga sosial dan keagamaan, serta kendaraan milik pemerintah dan Pemprov DKI Jakarta.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati mengatakan, pemberian keringanan PKB merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat serta apresiasi atas kontribusi wajib pajak dalam mendukung pembangunan Jakarta.
“Jakarta adalah milik kita semua. Setiap warga memiliki peran dan setiap kontribusi masyarakat sangat berarti bagi kota ini. Melalui keringanan ini, kami berharap, masyarakat dapat merasa lebih terbantu dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraannya. Karena dari langkah sederhana dan kepedulian kita bersama, Jakarta dapat terus tumbuh menjadi kota yang lebih baik bagi semua,” ujar Lusiana seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (19/11/2026).
Keringanan PKB diberikan otomatis
Pemprov DKI Jakarta memastikan bahwa masyarakat tidak perlu mengajukan permohonan khusus untuk mendapatkan keringanan tersebut.
Pasalnya, penyesuaian besaran pokok PKB dilakukan secara otomatis melalui sistem informasi manajemen pajak daerah.
Dengan demikian, wajib pajak yang melakukan pembayaran PKB selama periode 21 November hingga 31 Desember 2026 akan langsung memperoleh keringanan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemprov DKI Jakarta berharap, kebijakan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat, terutama wajib pajak yang belum melakukan daftar ulang kendaraan bermotornya.
Selain meringankan beban pembayaran, pemberian keringanan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendukung tertib administrasi perpajakan di Jakarta.
Masyarakat yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai ketentuan keringanan PKB dapat mengakses situs resmi Bapenda DKI Jakarta melalui bapenda.jakarta.go.id atau menghubungi layanan informasi pajak daerah di nomor 1500-177.