KOMPAS.com – Kecurangan dalam pembiayaan kesehatan tidak sekadar menyebabkan kerugian keuangan, tetapi juga dapat berdampak langsung pada pelayanan yang diterima masyarakat.
Hal tersebut mengemuka dalam forum internasional Indonesia Healthcare Anti Fraud Forum (INAHAFF) 2026 di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Mengusung tema “Global Best Practices in AI Detection, Data Analytics and Future Technology on Fraud Prevention”, forum tersebut menjadi ruang pertukaran pengalaman dan praktik baik dari berbagai negara untuk memperkuat pengendalian kecurangan dan tata kelola program jaminan sosial.
Di INAHAFF 2026, organisasi internasional dan sejumlah negara membagikan perspektif tentang pengelolaan risiko serta pemanfaatan teknologi untuk menjaga integritas program.
Pejabat Pengganti Sementara (Pjs) Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Vetty Yulianty Permanasari mengatakan, menjaga integritas pengelolaan dana jaminan sosial membutuhkan komitmen dan kolaborasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program.
Pengendalian kecurangan tidak bisa hanya berfokus pada penindakan. Diperlukan pula langkah pencegahan, penguatan tata kelola, dan upaya memastikan dana jaminan sosial dimanfaatkan sesuai ketentuan untuk melindungi peserta.
Di tengah cakupan kepesertaan yang kian luas dan kebutuhan layanan kesehatan yang meningkat, pengelolaan dana yang tepat, transparan, dan akuntabel dinilai penting agar manfaat jaminan sosial terus dirasakan masyarakat.
Tata kelola dari hulu ke hilir
Health Systems Team Lead World Health Organization (WHO) Indonesia Uhjin Kim menegaskan, dana yang disalahgunakan atau tidak dikelola dengan baik berpotensi mengurangi sumber daya pelayanan kesehatan, meningkatkan biaya, dan mengancam perlindungan finansial peserta.
WHO mendorong pengendalian kecurangan melalui penguatan tata kelola di seluruh tahapan pembiayaan kesehatan, mulai dari kepesertaan, pengajuan dan verifikasi klaim, pembayaran kepada fasilitas kesehatan, hingga pengawasan menyeluruh.
Upaya tersebut mencakup pencegahan lewat aturan yang jelas dan sistem digital, deteksi berbasis analisis risiko, serta pemeriksaan yang mengedepankan bukti dan penilaian medis.
“Setiap temuan kecurangan perlu menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem sehingga celah yang sama tidak terus berulang,” ujar Uhjin dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, pengelolaan keuangan publik yang baik bukanlah soal birokrasi semata, melainkan sistem yang memungkinkan keadilan dalam Kesehatan tercapai.
Koordinasi antarprogram
Selain pengendalian dana, koordinasi antarprogram jaminan sosial juga penting agar peserta memperoleh manfaat sesuai skema perlindungan dan tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan.
Di Indonesia, koordinasi ini mencakup program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), khususnya untuk memastikan pembiayaan pelayanan sesuai tanggung jawab masing-masing program.
Social Protection Technical Officer International Labour Organization (ILO) Country Office for Indonesia and Timor-Leste Yuka Shimizu menilai, koordinasi antarprogram, kepatuhan terhadap ketentuan kepesertaan, dan ketepatan pemanfaatan tiap skema penting untuk mencegah kecurangan.
Terkait jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja, risiko kecurangan dapat muncul lewat ketidakpatuhan pemberi kerja dalam mendaftarkan pekerja atau melaporkan kecelakaan kerja, ketidaktepatan pelaporan oleh pekerja, hingga praktik penagihan ganda dan pelayanan yang tidak diperlukan oleh fasilitas kesehatan.
“Program perlindungan sosial perlu memastikan kepatuhan terhadap kewajiban kepesertaan, ketepatan pemanfaatan setiap program, serta pemisahan pembiayaan yang didukung koordinasi efektif,” ujar Yuka.
Praktik dari Mesir dan Malaysia
Head of the International Cooperation Department Universal Health Insurance Authority (UHIA) Mazen Aladdin menjelaskan, pengendalian klaim di negaranya dilakukan melalui empat tahap, yaitu memastikan kelayakan peserta, memeriksa persetujuan pelayanan, memverifikasi pelayanan yang diberikan, dan memastikan ketepatan pembayaran.
Sistem penjaminan terintegrasi dengan data peserta sehingga status kepesertaan dapat diperiksa secara real-time serta disertai pencocokan data dan verifikasi identitas.
“Pendekatan berlapis tersebut memungkinkan potensi penyimpangan teridentifikasi sebelum klaim dibayarkan,” tutur Mazen.
Pendekatan tersebut juga perlu diperkuat melalui pembaruan kebijakan untuk mencegah kecurangan dan penyalahgunaan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan.
Sementara itu, Vice President Sustainability Dana Pensiun Malaysia Idora Baharudin menjelaskan, analitik data dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dapat membantu mengenali pola penyimpangan serta mengantisipasi potensi risiko.
Namun, hasil analisis tetap perlu diverifikasi lewat pemeriksaan manusia dan mekanisme yang adil. Pasalnya, indikasi anomali belum tentu merupakan bukti kecurangan.
Menurut Idora, upaya pengendalian juga perlu diukur berdasarkan dampaknya, seperti penurunan kecurangan berulang, berkurangnya kesalahan deteksi, serta perlindungan dana dan ketepatan pembayaran kepada penerima manfaat.
“Sebelum menggunakan AI, saya pikir kami perlu terlebih dahulu memastikan kualitas dan keandalan data,” ujarnya.
Menurutnya, pengendalian yang baik mampu melindungi dana dan masyarakat sekaligus, bukan mengorbankan salah satunya.