Begini Kemajuan Desa di Purwakarta...

PURWAKARTA, KOMPAS.com - Fasilitas umum milik pemerintah merupakan sarana penunjang pelayanan bagi masyarakat di suatu daerah. Selain sarana dan prasarana, kinerja pegawai pun menjadi faktor penting untuk menciptakan pelayanan prima bagi masyarakat.

Seperti pelayanan masyarakat di daerah pedesaan Kabupaten Purwakarta, selama ini telah menjadi prioritas pembangunan selain masyarakat yang berdomisili di kawasan perkotaan. Mulai kantor desa dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) telah dibangun semegah dan senyaman mungkin untuk melayani warganya, apalagi yang paling luas wilayahnya di kabupaten ini adalah pedesaan.

Kabupaten yang memiliki 192 desa dan 17 kecamatan itu telah dijadikan percontohan oleh berbagai daerah lainnya, mulai dari aspek pembangunan desa, kesehatan, pendidikan dan penataan kota bergaya arsitektur Sunda.

Setiap desa di wilayah ini telah mampu membangun dan berkembang secara mandiri. Program terbaru di daerah ini adalah bank beras melalui kebiasaan warga Sunda zaman dahulu yang disebut "perelek".

Tujuan program ini dikhususkan untuk warga yang tak mampu untuk mendapatkan beras bagus atau premium. Bahkan, program ini akan menggantikan program beras miskin atau raskin yang digulirkan pemerintah pusat.

Selain itu, setiap desa di Purwakarta juga akan mendapatkan suntikan dana sebesar Rp 2 miliar per tahun. Dana itu akan dijadikan sebagai anggaran modal supaya pemerintahan desa bisa mandiri.

Kepala desa nantinya akan mampu membuat managemen pembangunan sendiri sesuai dengan kondisi wilayahnya, mulai pembangunan infrastruktur, ekonomi, sampai kepada peningkatan prima pelayanan kepada masyarakat yang ditunjang oleh sarana dan prasarana pemerintahan.

Setelah sebuah desa mampu membangun wilayahnya, anggaran itu pun akan dibelikan obligasi yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Ke depannya setiap desa akan mampu membiayai sendiri untuk pembangunan tanpa harus menunggu bantuan dari pemerintah.

"Ini yang disebut desa mandiri. Desa akan bisa berpenghasilan sendiri, menggaji sendiri dan membangun wilayahnya dengan uang kas desa sendiri. Adapun nantinya kebijakan ini rawan diselewengkan, warga desa itu sendirilah yang harus aktif selalu mengawasi pengelolaan anggaran desa itu sendiri," jelas Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi saat bertemu dengan warga di Desa Bungursari, Rabu (5/5/2017).

Seperti saat berada di Desa Bungursari, terlihat bangunan kantor desa dua lantai yang luas dan megah. Bangunannya pun hampir sama dengan kantor pemerintahan lainnya di Purwakarta, yaitu berarsitektur bangunan Sunda.

Di luar kantor itu pun terdapat sebuah kolam ikan dilengkapi tumbuhan rindang yang membuat udara menjadi sejuk.

Serupa dengan bangunan lain di sebelahnya adalah Puskesmas Kecamatan Bungursari. Mulai bagian luar sampai ke dalam, bangunan tersebut berbeda dengan puskesmas di daerah lainnya.

Berbagai hiasan berpadu hitam putih turut mempercantik tiap ruangan puskesmas tersebut. Gaya bangunan seperti itu di tiap perkantoran instansi Kabupaten Purwakarta sengaja dibuat untuk membuat nyaman dan betah warganya saat berada di kantor pelayanan pemerintah.

"Sengaja fasilitas umum seperti ini dibuat dengan sebagus dan senyaman mungkin untuk melayani masyarakat. Ya, kalau bangunannya saja kotor, warga sudah tak betah datangnya juga. Hampir semua banguan sarana umum di Purwakarta sudah seperti ini," kata Dedi.

Dedi mengatakan, langkah-langkah itu tak hanya terfokus di wilayah perkotaan. Dirinya selalu berpikir sebuah daerah tak hanya bagus di  wilayah kota, sedangkan di kawasan perkampungan malah tak terurus, kumuh dan semerawut. Dengan begitulah warga di pedesaan dan perkotaan mendapatkan porsi pembangunan yang sama dan merata.

"Jadi ngebangun jangan di kota saja yang bagus, kampungnya juga harus bagus. Jadi, merata dan adil bagi masyarakat. Selama ini pola pembangunan di Purwakarta seperti itu," kata Dedi.

Keberhasilan pembagunan merata antara pedesaan dan perkotaan itu mendapatkan respon positif warga di Purwakarta. Seperti diungkapkan Reni Aisah (45), yang mengaku merasakan perbedaan kemajuan pembangunan di desanya tersebut. Perkembangan infrastruktur dirasakan oleh masyarakat pedesaan.

"Kalau dulu, sebelum Pak Dedi, Purwakarta itu kumuh. Sekarang, di kampung saja jalan dan bangunan kantornya sudah bagus. Kami juga mendapatkan pelayanan yang mudah. Kalau masih ada pegawai bandel, warga tinggal bilang ke bupati," kata Reni.

Reni mengaku khawatir daerahnya tak lagi dipimpin oleh bupati seperti yang sekarang ini. Dirinya sempat bertanya nantinya kondisi itu akan terus seperti ini atau tidak.

"Saya selalu berpikir, kalau nanti Pak Dedi sudah pensiun, Purwakarta itu akan terus seperti ini atau tidak. Mudah-mudahan yang melanjutkannya bisa seperti Pak Dedi," ucapnya.

Hal sama juga diutarakan warga lainnya, Umuh Mahdmudin (53). Umuh mengatakan saat ini pelayanan di hampir setiap desa sudah seperti di perkotaan. Kalau dulu para pegawainya selalu santai melakasanakan pelayanan umum kepada warganya, sekarang justru warga yang merasa dilayani langsung oleh para pegawai pemerintahan, terutama sejak bupati sekarang menjabat sejak 2008 lalu.

"Sekarang, kalau mau bikin surat-surat dari pemerintahan bisa cepat, berobat ke puskesmas dilayani bagus, tempatnya juga enak-enak dan bagus lagi. Kalau dulu berbeda, lebih kumuh. Dulu mah kantor desanya juga di kampung seperti ini," ujarnya.

Selain kemajuan pembangunan di seluruh desa di Purwakarta, wilayah perkotaan Purwakarta pun dipercantik dan disulap menjadi daerah wisata. Seperti adanya Taman Air Mancur Sri baduga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan domestik dan mancanegara yang penasaran setiap ahkhir pekannya ke Purwakarta.

Selain itu, wisata kuliner Sate Maranggi sebagai makanan khas Purwakarta menambah animo wisatawan untuk mampir ke wilayah kabupaten terkecil di Provinsi Jawa Barat tersebut.

IRWAN NUGRAHA/KONTRIBUTOR PURWAKARTA