Pengelolaan Kepegawaian Banyuwangi Terbaik se-Indonesia
BANYUWANGI, KOMPAS.com – Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menobatkan Banyuwangi sebagai kabupaten terbaik se-Indonesia dalam hal pengelolaan kepegawaian.
Penghargaan itu diterima langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Banyuwangi, Djajat Sudrajat dari Kepala BKN, Bima Haria, di Jakarta, Rabu (10/5/2017) lalu.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan apresiasi yang diberikan oleh BKN kepada Banyuwangi merupakan pelecut untuk terus melakukan pembenahan, termasuk dalam upaya penguatan kapasitas aparatur sipil Negara (ASN).
Anas mengapresiasi seluruh ASN di Banyuwangi yang terus melakukan perubahan, terutama dari sistem manual menuju sistem daring.
"ASN adalah kunci pelayanan. Kalau pengelolaan kepegawaian tidak baik, hampir bisa dipastikan pelayanan public juga berjalan kurang baik," ujar Anas, Selasa (16/5/2017).
Oleh karena itu, lanjut dia, tim kepegawaian yang dibangun di Pemkab Banyuwangi saat ini adalah superteam, bukan superman.
"Kita membangun sistem, termasuk dalam pengelolaan kepegawaian sehingga kelak semua geraknya tidak tergantung siapa kepala daerahnya karena sudah tersistem. Tentu ada kekurangan dalam sistem itu, dan terus kami perbaiki," kata Anas.
Selama ini Pemkab Banyuwangi memaksimalkan pelayanan kepegawaian dengan memanfaatkan teknologi informasi. Salah satunya adalah menerapkan Sistem Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), aplikasi pusat data induk pegawai yang meliputi riwayat pendidikan, keluarga, gaji, diklat, dan sebagainya.
Menurut Anas, hal itu dilakukan karena jumlah PNS yang terbatas. Penggunaan teknologi informasi akan mempemudah untuk mencari data demi meningkatkan kinerja daerah.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Banyuwangi Djajat Sudrajat menerangkan ada 9 indikator penilaian pengelolaan kepegawaian.
Indikator tersebut antara lain perencanaan formasi, pelayanan pengadaan, pelayanan pensiun, pelayanan kenaikan pangkat, implementasi Computer Assisted Tes (CAT), dan implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).
Selain itu, ada juga penilaian kompetensi, implementasi penilaian kinerja, dan komitmen pengawasan dan pengendalian.
"Semuanya saling dukung pada penerapan e-government. Dalam konteks Banyuwangi, ini bahkan secara bertahap dilakukan sampai tingkat desa lewat program Smart Kampung. Seleksi penilaian ini dilakukan dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional," jelas Djajat.
Djajat menambahkan, keunggulan Banyuwangi lainnya adalah penerapan E-Kinerja. Sistem tersebut dinilai dapat menjamin output kinerja setiap PNS. Pegawai yang menunjukkan kinerja baik akan mendapatkan apresiasi berupa tunjangan lebih, demikian sebaliknya.
"Dengan sistem ini, tunjangan PNS diberikan mengacu pada kinerjanya, bukan aspek-aspek nonteknis," ucap Djajat.
