Ridwan Kamil: Jangan Primitif, Perubahan Tak Hanya Tugas Pemerintah!

BANDUNG, KOMPAS.com - Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung sudah memperlihatkan wujudnya. Program yang fokus pada pemberdayaan masyarakat ini dinilai mampu mengentaskan persoalan mendasar masyarakat.

Pada dasarnya, PIPPK adalah program Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk tingkatan Rukun Warga (RW), Karang Taruna, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan menggelontorkan Rp 100 juta.

“PIPPK bukan program politik, melainkan murni teori pembangunan,” ujar Wali Kota Bandung Ridwan Kamil beberapa waktu lalu saat peluncuran PIPPK Tahun 2017 di Plaza Balai Kota Bandung.

Ia menjelaskan, PIPPK merupakan konsep desentralisasi dimana kekuatan pembangunan disebar merata pada seluruh wilayah dan organisasi kemasyarakatan. Tujuannya untuk mempercepat perubahan.

"Perubahan itu cepat karena dibelanjakan oleh masyarakat, dan dikerjakan oleh masyarakat sendiri,” tambahnya.

Seluruhnya, kata dia berbasis kerja sama sehingga tercipta pembangunan yang merata. Maka dari itu, dia bilang bahw konsep PIPPK adalah yang paling benar dalam teori pembangunan apapun.

Ia berpandangan bahwa pada hakikatnya, pembangunan adalah kebersamaan antara pemerintah, masyarakat, dan pihak profesional.

"Kalau masih ada pola pikir di otak kita yang mengatakan perubahan hanya tanggung jawab pemerintah, saya katakan itu salah besar. Itu primitif," kata dia.

Oleh karenanya, ia berharap semangat masyarakat bisa sama, yakni kelurahan, kecamatan, hingga pusat memiliki tujuan agar masyarakat menjadi lebih pintar, lebih sejahtera, dan lebih mandiri.

“Bisa menolong diri sendiri, bisa menyejahterakan lingkungan sendiri, dan bisa membuat sukses program dengan inisiatif sendiri," imbuh pria lulusan University of California Amerika Serikat itu.

Beberapa pencapaian PIPPK selama 2016 di antaranya 526.000 meter persegi jalan-jalan lingkungan diperbaiki, 762 unit rumah warga miskin dibedah oleh masyarakat, 335 unit toilet umum dibangun, 210.000 meter gorong-gorong diperbaiki.

Lainnya, 51 taman-taman baru hadir di kewilayahan, 242 gapura baru menyambut di pintu masuk jalan-jalan kecil, 2.357 unit sumur resapan dibangun untuk penyerapan air tanah, 124 masjid direnovasi, dan 700-an titik lampu diperbaharui.

"Baru satu tahun saja bisa menghasilkan angka-angka luar biasa. Itu tandanya pembangunan  merata. Ini konsep yang paling baik dalam mendistribusikan uang rakyat untuk kembali ke rakyat," katanya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung Oded M Danial memandang desentralisasi wewenang membuat masyarakat lebih cepat menuntaskan masalah tanpa harus menunggu keputusan dari pimpinan tertinggi di kewilayahan.

"Kolaborasi ini penting, antara pemerintah maupun warga harus terjalin dengan baik," tambahnya.

Kepala Bagian Pemerintahan Umum Anton Sugiana juga menambahkan. Katanya, ada beberapa penyempurnaan yang akan dilakukan oleh Pemkot Bandung, yakni penyiapan instrumen pedoman teknis dan membangun persamaan persepsi, filosofi, dan mekanisme PIPPK.

Ada juga peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kewilayahan dan Lembaga Kemasyarakatan juga menjadi fokus PIPPK 2017.

“Kami telah mempersiapkan berbagai instrumen pengukuran keberhasilan pembangunan melalui PIPPK,” kata Anton.

Adapun parameter itu antara lain pengukuran indeks kebahagiaan keluarga di tingkat kelurahan, indeks kemasyarakatan sebagai rapor tingkat ketaatan dan pasrtisipasi masyarakat dalam pembangunan.

“Ada juga pengukuran indeks pembangunan manusia lokal dari setiap kelurahan se-Kota Bandung,” ucapnya. (KONTRIBUTOR BANDUNG/DENDI RAMDHANI)