Turut Peringati Pekan Pancasila, MPR RI Gelar Konferensi
MPR RI mengadakan Konferensi Nasional Etika Berkehidupan Berbangsa (Arah Kebijakan, Kaidah Pelaksanaan, dan Upaya Penegakan) pada Rabu (31/5/2017) siang di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan. Konferensi yang yang menghadirkan berbagai elemen bangsa ini merupakan program hasil kerja sama antara MPR RI, Komisi Yudisial, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Konferensi tersebut merupakan bagian dari Pekan Pancasila yang digelar selama tujuh hari, yaitu pada 29 Mei – 4 Juni 2017. Pekan Pancasila sendiri merupakan rangkaian acara yang digelar dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni.
Selain Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, ada sejumlah tokoh terkemuka yang turut hadir dalam acara ini. Adapun dua di antaranya adalah Ketua DKPP Jimly Asshidqie dan Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari. Tujuan dari konferensi ini adalah untuk merumuskan arah kebijakan dalam implementasi, menyusun tata cara internalisasi dan sosialisasi, serta menentukan langkah-langkah yang harus diambil dalam menegakkan etika kehidupan berbangsa.
Selaku tuan rumah, Zulkifli menyambut baik dan mengapresiasi kerja sama ketiga instansi dalam menyelenggarakan konferensi ini. Sebab, kegiatan ini merupakan puncak rangkaian acara. Sebelumnya, telah dilaksanakan dua pra-konvensi di DKPP dan Komisi Yudisial.
"Forum ini diselenggarakan dalam rangka mencari permulaan kebijakan agar etika kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diimplementasikan dalam praktek ketatanegaraan kita," kata Zulkifli saat menyampaikan kata sambutan.
Dalam sambutannya Zulkifli kembali mengingatkan bahwa Pancasila bukan hanya sekadar dasar ideologi dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Ia menyatakan, Pancasila harus juga diterjemahkan menjadi sistem etika dan panduan berperilaku.
"Untuk mencapai cita-cita bangsa, diperlukan pengamalan etika kehidupan berbangsa." lanjut Zulkifli.
Menurutnya, selama 19 tahun reformasi terjadi, nilai-nilai luhur kebangsaan mulai pudar. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh untuk menghidupkan dan menguatkan kembali etika maupun moral masyarakat Indonesia. (TF)
