“National Payment Gateway”, Cara Perbankan Nasional Hadapi Era Digital
Seiring perkembangan teknologi, segala sesuatu menjadi serba cepat dan praktis. Aktivitas yang sebelumnya memerlukan proses panjang dan berbelit, kini menjadi lebih mudah dan sederhana berkat teknologi. Dilihat dari segi bisnis, perkembangan teknologi ini telah terbukti mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bersama Polling Indonesia, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 51,8 persen atau sekitar 132,7 juta dari total populasi penduduk Indonesia sebanyak 256,2 juta jiwa. Dari 132,7 juta pengguna internet tersebut, 82,2 juta orang di antaranya aktif menghimpun informasi produk dan melakukan transaksi jual beli secara online.
Dalam rangka mendukung pertumbuhan tersebut, Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) merancang sebuah sistem baru yang disebut National Payment Gateway (NPG). Pengembangan NPG di Indonesia diyakini mampu meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam sistem pembayaran.
Melalui sistem pembayaran tunggal ini, nasabah bisa melakukan transaksi pembayaran melalui berbagai instrumen elektronik, seperti kartu ATM/debit, uang elektronik, dan kartu kredit. Dengan begitu, nasabah tidak perlu lagi memiliki berbagai macam kartu dari bank yang berbeda untuk bertransaksi. Sebab, biaya transaksi antar ATM dan EDC lintas bank akan menjadi lebih murah.
“Peraturan BI (PBI) BPG sudah selesai, tapi sekarang sedang dalam tahap konsultasi publik. Jadi, kita sedang lakukan pembicaraan dengan asosiasi dan pelaku industri. Jadi, sesuai rencana sebelum akhir Juni kita keluarkan,” ujar Gubernur BI Agus Martowardjo.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri acara seminar bertajuk “Peluang dan Tantangan Bank Indonesia dalam Penerapan National Payment Gateway”di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (22/5/2017). Agus juga menjelaskan bahwa implementasi NPG sendiri terbagi menjadi dua tahap.
Tahap pertama, yang akan berlangsung pada Juni 2017 mendatang, lebih difokuskan ke jaringan ATM dan kartu debit. Sementara itu, pada Oktober 2017 nanti akan dilangsungkan tahap kedua, yaitu penerapan pada sistem pembayaran non-tunai di jalan tol.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur BCA Santoso menyampaikan bahwa ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan NPG, yaitu belum ada standar nasional yang mengutamakan kebutuhan konsumen. Selain itu, edukasi sekaligus sosialisasi kepada masyarakat terkait perubahan sistem baru akan diadakan pada 2022.
Meskipun demikian, BCA selalu mendukung setiap program pemerintah yang dicanangkan guna memenuhi kebutuhan nasabah dan meningkatkan kepuasan nasabah. Oleh karena itu, BCA akan turut berpartisipasi dalam gerakan ini.
“Adanya NPG dapat memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Walaupun kartunya BCA, tetapi bisa digunakan di ATM mana pun. Jadi, saya pikir NPG adalah satu program yang sangat bagus dan bukanlah hal yang sulit selama industri diberikan waktu yang cukup dalam mengatur perubahannya,” kata Santoso.
