Menilik Perkembangan Tol Bocimi, Peretas Horor Kemacetan Bogor-Ciawi-Sukabumi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) tidak berhenti membangun sejumlah infrastruktur yang merupakan bagian dari program pemerintah. Mulai dari jalan, bendungan, hingga prasarana lainnya di sejumlah wilayah.

Salah satu proyek jalan yang tengah digarap oleh Kementerian PUPR adalah Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi, atau biasa disingkat menjadi Tol Bocimi. Proyek jalan tol tersebut sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1997 untuk mengatasi kemacetan di jalur Bogor-Ciawi-Sukabumi yang semakin parah.

Tol Bocimi memiliki panjang 54 kilometer dan akan terdiri atas empat seksi. Seksi I adalah jalur Ciawi-Cigombong sepanjang 15,3 kilometer, seksi II adalah jalur Cigombong- Cibadak sepanjang 12 kilometer, seksi III adalah jalur Cibadak-Sukabumi Barat sepanjang 14 kilometer, serta seksi IV  yaitu jalur Sukabumi Barat-Sukabumi Timur sepanjang 13 kilometer.

Pengusahaan tol ini akan dilakukan oleh PT Trans Jabar Toll. Sementara saham mayoritas dimiliki oleh PT Waskita Toll Road. Nilai investasi total untuk pembangunan tol ini adalah Rp 7,7 triliun. Lalu, bagaimana kabar dan progres pembangunan tol tersebut?

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengakui bahwa proyek Tol Bocimi cukup berat terutama dalam hal konstruksi. Hal ini dikarenakan tol tersebut berada di wilayah dengan topografi pegunungan yang naik turun. Risiko pergerakan tanah cukup tinggi.

-

Namun ia mengatakan, progres pembangunan cukup baik dan cepat. Pembangunan Tol Bocimi seksi I tidak terhalang kendala apapun. Berdasarkan data Kementerian PUPR konstruksi fisik seksi I Tol Bocimi yaitu Ciawi-Cigombong yang panjangnya 15,3 kilometer telah mencapai 36,52 persen. Seksi I diperkirakan selesai akhir tahun 2017.

Pembangunan siap berlanjut ke seksi dua, tiga, dan empat. Jika pembebasan lahan selesai sepenuhnya di tahun ini, maka konstruksi Tol Bocimi bisa selesai di tahun 2019.

“Konstruksi Bocimi ini memang cukup berat. Namun, jika tidak ada kendala lahan dan 100 persen bebas pada 2017 maka konstruksi akan selesai pada 2019,” jelas Menteri Basuki didampingi Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Herry TZ saat menerima kunjungan Presiden Joko Widodo dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk meninjau proyek tersebut, Rabu (21/6/2017) lalu.

Dalam kunjungan tersebut Presiden Joko Widodo mengapresiasi progres pembangunan Tol Bocimi. Menurutnya perkembangannya sangat baik. "Dari total 54 km tol Bocimi, ini di seksi  I sepanjang 15 kilometer progresnya tidak ada masalah, pembebasan lahan sudah beres semua, konstruksi tidak ada masalah. Kita mau masuk kepada seksi berikutnya, yaitu seksi 2, 3, dan 4," ujarnya.

Selain mengatasi kemacetan di rute Jakarta – Sukabumi Tol Bocimi nantinya juga akan meningkatkan aksesibilitas dan membantu perkembangan kawasan Jawa Barat. Pemerataan pembangunan tersebut juga akan memberi efek pada pertumbuhan ekonomi.

-

Selain membangun dua bendungan, yaitu Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi di Kecamatan Cisarua, Bogor.

Dua bendungan tersebut berguna untuk pengendali banjir. Saat musim hujan, bendungan tersebut akan memperlambat dan menampung aliran air dari daerah hulu sungai ke Jakarta.

Bendungan Ciawi memiliki kapasitas tampung 6,45 juta meter kubik air dan dapat mereduksi banjir hingga 160 meter kubik per detik. Bendungan Sukamahi berkapasitas tampung 1,68 juta meter kubik dan bermanfaat mereduksi banjir mencapai 29 meter kubik per detik.

Pembangunan Bendungan Ciawi menghabiskan biaya pembangunan sebesar Rp 798 miliar. Sementara pembangunan Bendungan Sukamahi menghabiskan biaya Rp 436,97 miliar. Sama seperti Tol Bocimi, kedua bendungan tersebut juga ditargetkan selesai di 2019.

Selain jalan tol dan bendungan, Kementerian PUPR juga turut andil memberikan bantuan dalam pembangunan beberapa rumah swadaya di sejumlah lokasi di Bogor. Beberapa lokasi tersebut di antaranya adalah Dusun Kranggan dan Desa Berkah. Tercatat, Kementerian PUPR memberikan dana bantuan masing-masing sebesar Rp 15 juta untuk setiap rumah swadaya. Bantuan tersebut merupakan stimulan untuk kualitas perumahan yang lebih baik bagi warga.