Horta, Disegani Internasional, Gagal di Negeri Sendiri

Masa depan Timor Leste tergantung pada beberapa elite politik, salah satu di antaranya Jose Ramos Horta. Ia sudah menghabiskan lebih dari 30 tahun hidupnya untuk mengurusi Timor Leste.

Ia termasuk musuh nomor satu pemerintah RI, karena dialah ujung tombak penggalang dukungan untuk kemerdekaan negara mini itu di luar negeri. Ia mencoreng wajah Jakarta ketika bersama Uskup Belo menjadi pemenang hadiah Nobel perdamaian. Berkat kampanyenya di luar negeri, masalah Timor Leste menjadi salah agenda utama badan-badan dunia untuk diselesaikan.

Ketika negara itu melepaskan diri dari Indonesia pada 1999 dan diperintah Perdana Menteri Mari Alkatiri, Horta didaulat menjadi menteri luar negeri. Sampai kemudian Alkatiri dijatuhkan pada 2006. Kejatuhan Alkatiri itu diikuti konflik berkepanjangan hingga kini. 

Nama Horta sebenarnya menguat sebagai salah satu figur yang dianggap bisa menjadi motor stabilitas dan dipilih menjadi perdana menteri. Sedangkan pada Mei 2007, ia terpilih menjadi presiden dalam pemilu yang diawasi PBB. Sebulan kemudian, Partai Fretilin pimpinan Alkatiri memenangi pemilu parlemen, meski kursi yang diperoleh tidak cukup untuk membentuk pemerintahan sendiri.

Konflik di negara itu semakin runyam ketika Mayor Alfredo Reinado bersama puluhan pengikutnya kabur dari penjara Becora Dili dan mengobarkan perlawanan terhadap pasukan pemerintah dari hutan. Beberapa kali terjadi bentrokan antara para desertir itu dengan polisi pemerintah. Sebelumnya, kelompok Aflredo yang berjumlah 600 orang dipecat oleh Alkatiri dan sejak itu terus merongrong keamanan negeri itu.

Ramos Horta memang bukan politisi kelas murahan. Sebagai pemenang Hadiah Nobel Perdamaian, reputasinya bukan lagi hanya tingkat lokal, tetapi sudah mendunia. Sebagian besar hidupnya dihabiskan melalang buana untuk mengampanyekan pembebasan Timor Timur dari Indonesia.

Tetapi kehebatan itu bukan menjadi jaminan Horta bisa memimpin negara baru itu dengan mulus. Persoalan Timor Leste saat ini sangat berat dan kompleks. Kalau tidak ada terapi politik yang pas, bukan tidak mungkin negara itu akan terus bergejolak.

Langkah yang paling tepat adalah melakukan rekonsiliasi secara menyeluruh. Ramos Horta bersama elite-elite politik lain harus menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi sebagai prioritas utama. Kalau hal itu bisa berjalan dengan baik, dengan sendirinya program lainnya bisa terlaksana tanpa hambatan berarti.

Rekonsiliasi Timor Leste itu menyangkut beberapa tahapan. Pertama, rekonsiliasi sesama warga dan elite politik Timor Leste. Horta juga harus mengurai kembali konflik yang menyebabkan negara itu terpecah-belah. Semua tokoh politik, pemuka agama, militer, dan pemimpin kelompok yang selama ini bertikai, harus duduk satu meja merumuskan solusi damai.

Konflik berkepanjangan yang menyebabkan kota Dili seperti arena perang setiap hari harus diakhiri dengan mengibarkan bendera perdamaian antarkelompok yang bertikai. Perseteruan yang mengakibatkan ribuan warga kota Dili hidup di pengungsian merupakan gambaran kelabu diawal terbentuknya negara itu.

Kedua, Ramos Horta juga harus berusaha menciptakan rekonsiliasi dengan Reinhado. Harus ada formula untuk berdamai dengan Reinado karena dia merupakan representasi dari militer putra daerah yang selama ini merasa dianaktirikan. Reinado punya pengaruh besar dalam menciptakan kestabilan karena di kelompoknya terdapat ratusan anggota militer.

Sosok sebenarnya Reinado ini bisa jadi pembuka pintu perdamaian antarfaksi, tetapi juga menjadi ancaman keamanan yang sangat berbahaya. Lolosnya Reinado dan puluhan anggotanya dari penjara Bekora Dili tahun lalu, dan hingga kini belum bisa ditangkap lagi, merupakan bukti bahwa dia dibela masyarakat setempat.

Sebagian masyarakat Timor Leste menganggap Reinado sebagai pahlawan dan pembela rakyat yang tertindas. Dengan demikian, kalau Reidado tidak dirangkul, bisa saja satu saat dia melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Ramos Horta.

Namun kenyataannya, pemerintahan Horta hingga detik sebelum ia diserang, Senin pagi, belum juga memberikan konsesi-konsesi bagi Reinado yang sudah berkali-kali mengancam akan mengerahkan seluruh pasukannya untuk menyerang pemerintah, kalau ia tidak diterima lagi menjadi bagian dari pemerintahan. 

Di luar kinerjanya yang kedodoran dalam mengatasi konflik di negaranya, Horta pernah dikabarkan bakal menggantikan Kofi Annan sebagai Sekjen PBB. Namun kabar itu dibantahnya. Dan, kemudian terbukti, bukan dia yang menduduki jabatan bergengsi itu, tetapi Ban Kim Moon dari Korea Selatan.(berbagai sumber)