Kisruh sepakbola nasional

Bom Waktu di Senayan Itu Telah Meledak

Kompas.com - 26/03/2008, 23:49 WIB

PADA 16 Juli 2004 silam, sepakbola Indonesia mengalami guncangan besar. Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), yang merupakan induk sepakbola tertinggi di tanah air, tertimpa prahara lantaran ketua umum (ketum), Nurdin Halid, ditahan dengan alasan terlibat kasus penyelundupan gula impor ilegal.

Laksana anak ayam kehilangan induk, sejak saat itu arah sepakbola di negeri ini mulai tak menentu. Banyak kebijakan yang nyaris tak terkontrol, karena semua keputusan diambil sang bos dari dalam jeruji besi--hanya mendengar laporan dari bawahannya.

Karena itu, muncul berbagai protes dari kalangan sepakbola di tanah air yang menuntut PSSI segera mencari figur ketum baru. Tetapi, semua itu tak digubris.

Nurdin yang untuk keduakalinya terpilih sebagai ketum pada tahun 2007, bersama prajurit-prajuritnya yang bermarkas di Senayan Jakarta, tetap keukeuh. Dengan dalih semua program PSSI tetap berjalan meskipun berada di penjara, dia tak mau mundur dan ingin menghabiskan masa kepemimpinannya selama empat tahun ke depan.

Memang, pada awalnya semua gejolak yang menuntut Nurdin mundur bisa terbungkus rapi. Semua ditutup dengan kebijakan yang justru menyimpan potensi kehancuran yang lebih besar lagi. Nurdin cs seperti meletakkan bom waktu di Senayan, yang kapan saja bisa meledakkan tatanan sepakbola di tanah air.

Ya, Nurdin berusaha mencari dukungan dan menarik simpati dari klub-klub di bawah naungan PSSI dengan cara menambah jumlah peserta Liga Indonesia. Alhasil, makna dari kompetisi menjadi hilang tak berbekas karena tak ada degradasi. Yang ada hanyalah promosi gratis!

Ini memberikan dampak berkelanjutan. Dengan jumlah klub yang banyak dan jadwal kompetisi yang tak pasti karena bisa berubah setiap saat, klub-klub Liga Indonesia yang berlaga pada musim 2007/08 harus menerima kenyataan pahit.

Ya, Indonesia tak bisa mengirimkan wakilnya untuk ikut Piala Champions Asia musim 2008/09. Apa pasal? Sampai dengan batas terakhir pendaftaran peserta kompetisi nomor satu di Asia tersebut, Indonesia belum memiliki juara liga dan juara Copa Dji Sam Soe--syarat untuk ikut Piala Champions Asia.

Alhasil, Sriwijaya FC yang ada bulan Februari lalu menjadi juara Liga Indonesia serta juara Copa Dji Sam Soe hanya bisa gigit jari. Mereka tak bisa mentas di ajang Piala Champions Asia 2008 yang pendaftarannya ditutup tahun lalu.

Kontroversi Nurdin tak cuma itu. Bukti dirinya benar-benar ingin berkuasa di Senayan adalah ketika menolak imbauan Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) yang menginginkan PSSI memilih ketum baru karena yang lama tersangkut masalah kriminal.

FIFA memberikan teguran kepada PSSI yang dinilai melanggar kode etik seperti yang tertera dalam artiket 7 kode etik FIFA. Aturan itu menyatakan orang-orang dengan catatan kriminal dianggap tidak memenuhi syarat untuk jadi pengurus.

Sebelumnya, FIFA juga sudah memberikan teguran karena menganggap pemilihan ketum PSSI tak sah. Itu artinya, kepemimpinan Nurdin tak diakui oleh FIFA dan Asosiasi Sepakbola Asia (AFC).

Meskipun demikian, PSSI tak peduli. Mereka tetap cuek dan merasa benar sehingga FIFA dan AFC akhirnya mengeluarkan jurus pamungkas. Pada 6 Maret lalu, AFC mengirim surat yang meminta PSSI melakukan pemilihan ketum baru periode 2008-2012. Jika tidak, maka keanggotaan PSSI akan dibekukan.

Ancaman itu membuat nyali PSSI ciut. Mereka pun kalang-kabut dan terpaksa mengambil langkah-langkah untuk meyakinkan AFC serta FIFA bahwa tuntutan untuk mengganti Nurdin akan segera direalisasikan.

Selain melakukan lobi, orang-orang di Senayan itu menggelar Rapat Paripurna Nasional (Raparnas) pada 18 Maret meskipun hasil dari pertemuan di Bali itu tak sesuai harapan karena tak berpihak pada persepakbolaan Indonesia, seperti yang diutarakan pengamat sepakbola nasional, Tondo Widodo.

Ini yang membuat tuntutan agar Nurdin segera mundur makin kuat. Terakhir, kelompok suporter di Indonesia yang terdiri dari Aremania (suporter Arema), Jakmania (Persija), Benteng Viola (Persita), Pasoepati (Persis Solo), dan Slemania (PSS Sleman), melakukan unjuk rasa di sejumlah tempat di Jakarta, Selasa (25/3).

Mereka menuntut Nurdin turun takhta dan perlu revolusi kepengurusan dalam tubuh PSSI yang sekarang demi kemajuan dan eksistensi sepakbola Indonesia di mata internasional. Apakah "amukan" insan sepakbola di tanah air ini belum digubris?

Yang pasti, bom waktu yang diletakkan Nurdin cs sudah meledak. Jika PSSI tak segera tanggap, maka ledakannya akan semakin besar dan korban yang jatuh semakin banyak. (Aloysius Gonsaga Angi Ebo)  

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman:
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau