JAKARTA,SENIN - Distribusi pupuk bersubsidi oleh Departemen Pertanian dinilai tidak tepat sasaran karena pada prakteknya banyak petani yang tidak mendapatkan pupuk-pupuk bersubsidi tersebut.
Menanggapi hal tersebut, pengamat pertanian Indonesia Bustanul Arifin mendorong pemerintah untuk memikirkan ulang sistem pendistribusian pupuk bersubsidi langsung ke para petani agar pupuk bersubsidi tidak jatuh kepada perusahaan-perusahaan besar atau perkebunan.
"Kalau memang mau, distribusi langsung saja kepada petani. Tapi saya memang mudah mengatakan karena mekanismenya akan menjadi lebih rumit. Selama ini distribusi yang menggunakan subsidi gas kepada pabrik pupuk dianggap lebih workable. Tapi ternyata kalau di lapangan banyak pupuk yang tidak sampai kepada yang berhak," ujar Bustanil usai diskusi Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan mengenai kewaspadaan akan krisis pangan dunia dan nasional, di Jakarta, Senin (28/4)
Bustanil juga menyadari bahwa sistem distribusi langsung ini memang tidak mudah karena memiliki syarat yang cukup rumit, yaitu adanya database yang jelas. "Sebenarnya dengan pupuk, kita bisa belajar dari pendataan petani yang sebagaimana sudah diusulkan oleh banyak orang karena kalau tidak pernah mendata petani secara mandiri, kita akan berputar-putar tidak menghasilkan sesuatu karena bagi overall kebijakan, kalau kita tidak mampu mengevaluasi kebijakan itu tepat sasaran atau tidak, kita mungkin tidak akan beranjak dari kebiasaan seperti ini," tandas Bustanil.
Sementara itu Direktur Distribusi Departemen Pertanian Ning Pribadi mengatakan Deptan sedang memikirkan sistem distribusi dengan metode yang hampir mirip dengan Smart Card untuk BBM. "Sebenarnya ada langkah-langkah terutama pengawasan bersama dengan Departemen Perdagangan dan dinas-dinas yang terkait meningkatkan pengawasan distribusi pupuk itu. Selain itu lagi diuji coba penyaluran itu dengan kartu kayak Smart Card," ujar Ning pada kesempatan yang sama.
Nantinya, kartu semacam Smart Card itu hanya akan dimiliki oleh kelompok-kelompok tani yang bisa mewakili petani untuk mengambil pupuk bersubsidi yang menjadi haknya. Ning juga menambahkan bahwa dalam distribusi sebelumnya, Deptan sudah mengupayakan distribusi langsung kepada para petani melalui kios-kios khusus.
"Di kios-kios khusus itulah, petani dapat mengambil pupuk bersubsidinya. Tapi lokasi petani dengan petani yang beribu-ribu dengan kios-kios yang ada, tidak memungkinkan petani langsung ke kios, tetap ada perantara yang diperlukan oleh mereka. Sebenarnya kalau mereka bisa langsung itu lebih baik," tukas Ning.
Ning mengaku, kegagalan distribusi kemarin disebabkan kendala-kendalayang sebenarnya sudah cukup klasik. "Memang jumlah petaninya begitu banyak serta kiosnya cukup terbatas, sulit ya bagi kita untuk membagi-bagi ke petani yang jumlahnya jutaan," tandasnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang