Distribusi Pupuk Bersubsidi: Langsung Saja Ke Petani!

Kompas.com - 28/04/2008, 17:41 WIB

JAKARTA,SENIN - Distribusi pupuk bersubsidi oleh Departemen Pertanian dinilai tidak tepat sasaran karena pada prakteknya banyak petani yang tidak mendapatkan pupuk-pupuk bersubsidi tersebut.

Menanggapi hal tersebut, pengamat pertanian Indonesia Bustanul Arifin mendorong pemerintah untuk memikirkan ulang sistem pendistribusian pupuk bersubsidi langsung ke para petani agar pupuk bersubsidi tidak jatuh kepada perusahaan-perusahaan besar atau perkebunan.

"Kalau memang mau, distribusi langsung saja kepada petani. Tapi saya memang mudah mengatakan karena mekanismenya akan menjadi lebih rumit. Selama ini distribusi yang menggunakan subsidi gas kepada pabrik pupuk dianggap lebih workable. Tapi ternyata kalau di lapangan banyak pupuk yang tidak sampai kepada yang berhak," ujar Bustanil usai diskusi Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan mengenai kewaspadaan akan krisis pangan dunia dan nasional, di Jakarta, Senin (28/4)

Bustanil juga menyadari bahwa sistem distribusi langsung ini memang tidak mudah karena memiliki syarat yang cukup rumit, yaitu adanya database yang jelas. "Sebenarnya dengan pupuk, kita bisa belajar dari pendataan petani yang sebagaimana sudah diusulkan oleh banyak orang karena kalau tidak pernah mendata petani secara mandiri, kita akan berputar-putar tidak menghasilkan sesuatu karena bagi overall kebijakan, kalau kita tidak mampu mengevaluasi kebijakan itu tepat sasaran atau tidak, kita mungkin tidak akan beranjak dari kebiasaan seperti ini," tandas Bustanil.

Sementara itu Direktur Distribusi Departemen Pertanian Ning Pribadi mengatakan Deptan sedang memikirkan sistem distribusi dengan metode yang hampir mirip dengan Smart Card untuk BBM. "Sebenarnya ada langkah-langkah terutama pengawasan bersama dengan Departemen Perdagangan dan dinas-dinas yang terkait meningkatkan pengawasan distribusi pupuk itu. Selain itu lagi diuji coba penyaluran itu dengan kartu kayak Smart Card," ujar Ning pada kesempatan yang sama.

Nantinya, kartu semacam Smart Card itu hanya akan dimiliki oleh kelompok-kelompok tani yang bisa mewakili petani untuk mengambil pupuk bersubsidi yang menjadi haknya. Ning juga menambahkan bahwa dalam distribusi sebelumnya, Deptan sudah mengupayakan distribusi langsung kepada para petani melalui kios-kios khusus.

"Di kios-kios khusus itulah, petani dapat mengambil pupuk bersubsidinya. Tapi lokasi petani dengan petani yang beribu-ribu dengan kios-kios yang ada, tidak memungkinkan petani langsung ke kios, tetap ada perantara yang diperlukan oleh mereka. Sebenarnya kalau mereka bisa langsung itu lebih baik," tukas Ning.

Ning mengaku, kegagalan distribusi kemarin disebabkan kendala-kendalayang sebenarnya sudah cukup klasik. "Memang jumlah petaninya begitu banyak serta kiosnya cukup terbatas, sulit ya bagi kita untuk membagi-bagi ke petani yang jumlahnya jutaan," tandasnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau