DPD-DPR Akan Bicarakan Keistimewaan Yogyakarta

()

JAKARTA, SENIN- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) akan membahas soal RUU Daerah Keistimewaan Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Hal ini disampaikan Ketua DPD RI Ginandjar Kartasasmita saat menemui perwakilan warga Bantul, Yogyakarta, yang datang ke Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (28/4). Kedatangan warga Bantul adalah untuk meminta DPR keistimewaan Yogyakarta yang antara lain mempertahankan duet Sultan Hamengkubuwono X-Paku Alam menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Apabila rakyat DIY masih menghendaki Gubernur Sultan Hamengku Buwono dan Wakil Gubernur Sri Paduka Pakualam, tidak ada salahnya jika kita memenuhi keinginan rakyat tersebut. Kami akan membicarakannya kepada DPR, DIY harus tetap memelihara daerah keistimewaannya," ujar Ginandjar.

Sementara itu, Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, DPR masih menunggu draft RUU Keistimewaan Yogyakarta dari pemerintah. Darft UU dari pemerintah akan dikirimkan pada bulan Mei. "Mudah- mudahan hasilnya sesuai dengan harapan saudara," ujarnya.(M8-08)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Baca tentang

Tanah Abang–Slipi Macet 3,8 Km Rabu Malam, Klakson Tak Henti Bersahutan

Pensiunan di Purworejo Merana, Gaji Dipotong 90 Persen akibat Penipuan Rp 27,5 M oleh Istri Oknum TNI

Mojtaba Khamenei Turun Tangan, Jadi Kunci Gencatan Senjata AS-Iran

Kerry Anak Riza Chalid dkk Laporkan 4 Hakim ke Bawas MA dan KY

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com