Cegah Penimbunan, Kenaikan Harga BBM Jangan Ditunda

JAKARTA, KAMIS - Pedagang di pasar-pasar tradisional meminta pemerintah segera menetapkan kenaikan harga bahan bakar minyak. Semakin cepat penetapannya, diharapkan justru akan menekan upaya penimbunan BBM oleh para spekulan.  

"Sudah, kalau mau dinaikkan, naikkan saja. Kalau lama-lama seperti ini, kami yang susah karena banyak yang menimbun dan tidak hanya harga BBM, kenaikan harga sembako pun bakal tidak masuk akal lagi. Jangan sampai situasi 1998 dan 2005 terulang lagi, " kata Sabarno, pedagang beras dan telur di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Kamis (8/5).

Sepakat dengan pendapat Sabarno, Khairiyah (54) sesama agen beras di Pasar Senen mengatakan, ia sebenarnya tidak setuju harga BBM dinaikkan lagi . Kenaikan harga BBM dipastikan meningkatkan pengeluaran operasional kiosnya dan ia akan terpaksa mengurangi jumlah pekerjanya.  

"Tahun 2005-2006, saya terpaksa mengurangi tiga pembantu di kios ini. Sekarang tinggal lima orang yang bekerja sebagai kuli angkut, sopir untuk dua mobil pick-up, dan dua orang lagi membantu saya di kios mengurus pesanan atau pelanggan eceran. Terpaksa, tahun ini mungkin harus merumahkan satu-dua orang lagi, " kata Khairiyah.

Menurut Khairiyah, kalau pun tidak dikurangi, ia akan memberlakukan sistem bagi hari kerja bergiliran. Dengan demikian, biaya untuk pekerja akan berkurang tetapi para pekerjanya masih mendapat pendapatan rutin bulanan meski berkurang 40 50 persen dari biasanya.

Sementara itu, Komunitas Mahasiswa (KM) Universitas Islam Negeri (UIN) tegas menolak kenaikan harga BBM. Humas KM UIN Hambali mengatakan, subsidi BBM tidak seharusnya dicabut. Pemerintah justru harus segera menasionalisasi perusahaan-perusahaan pertambangan sehingga keuntungannya murni untuk negara, bukan terserap perusahaan asing.  

Kalau subsidi ditarik harga-harga kebutuhan pokok akan melambung dan daya beli warga merosot. Meski mendapat bantuan tunai langsung, raskin, atau paket bantuan lainnya, kemiskinan akan makin membelenggu warga. "Subsidi BBM dapat ditarik ketika perekonomian rakyat membaik, dan itu dapat dilakukan jika pemerintah merasionalisasi perusahaan pertambangan serta mengg unakannya untuk kepentingan rakyat, " kata Hambali.