Proyek 10.000 MW Tahap II Hanya 30 Persen Andalkan Batubara

JAKARTA, RABU - Untuk mengatasi kekurangan listrik dan memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara nasional yang masih terjadi di Perusahaan Listrik Negara (PLN), pemerintah menyiapkan program kelistrikan 10.000 MW tahap kedua yang mengandalkan hanya 30 persen bahan baku batu bara.

Selebihnya, pemerintah akan mengandalkan bahan baku energi yang terdiri dari panas bumi, air dan energi terbarukan.

Demikian disampaikan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, dalam keterangan pers, seusai mengikuti rapat koordinasi mengenai percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (4/6). Rakor dipimpin oleh Wapres Muhammad Jusuf Kalla.

Hadir dalam rapat koordinasi itu sejumlah menteri di antaranya Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Negara Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzeta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menneg BUMN Sofyan Djalil, Dirut PLN Fahmi Mochtar dan Ketua Tim Harian Proyek Percepatan 10.000 MW Yogo Pratomo.       

"Kebutuhan listrik sekarang ini tumbuh hampir 10 persen, khususnya di beberapa daerah. Sementara, kapasistas listrik kita dari pembangkit tetap, karena itu kita akan terus mengalami kekurangan. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan Program Listrik 10.000 MW tahap kedua yang tidak didominasi oleh energi batubara seperti halnya proyek 10.000 MW tahap pertama," kata Purnomo.

Menurut Purnomo, batubara hanya sebesar 30 persen. Adapun, selebihnya 70 persen berbahan panas bumi yang potensinya sebesar 27.000 MW dan hidro atau air dengan potensi 60.000 MW serta ditambah oleh energi baru dan energi terbarukan.    

"Karena beban dan dampak polusi batubara di Jawa sudah cukup tinggi dari program kelistrikan 10.000 MW tahap pertama, maka proyek batubara hanya akan dibangun di luar Jawa. Kalau Pulau Jawa kekurangan pasokan listrik, maka tenaga listrik bisa ditransmisikan ke Jawa," tambahnya.

Mengenai apakah energi baru dan terbarukan yang akan dikembangkan itu termasuk energi tenaga nuklir, Purnomo menjawab, "Titik beratnya panas bumi dan hidro, sedangkan angin, surya dan lain-lain masih perlu dicek. Kami diberi waktu satu bulan untuk mengkaji program tersebut."

Mengutip pernyataan Wapres Kalla, Purnomo mengatakan bahwa proyek ini bersifat multi-years sehingga tidak bisa dilaksanakan hanya oleh satu periode kabinet saja. "Saat ini Departemen ESDM bersama PLN sedang mempersiapkannya," papar Purnomo.

Proyek listrik 10.000 MW tahap kedua ini, diproyeksikan membutuhkan total dana sebesar 8 hingga 9 miliar dolar AS.

Di tempat yang sama, Yogo Pratomo mengakui bahwa kebutuhan dana untuk proyek listrik 10.000 MW tahap pertama, masih mengalami kekurangan sekitar Rp 47,9 triliun dari total dana yang dibutuhkan seluruhnya sekitar Rp 98,1 triliun.

Dari kebutuhan dana Rp 98,1 triliun, sebanyak 15 persen telah dipenuhi PLN atau sekitar Rp 14,7 triliun. Sedangkan 55 persen atau sekitar Rp 83,4 triliun berasal dari pinjaman antara lain bank di China. "Masih tersisa Rp 47,9 triliun dari dana yang sudah disiapkan sebesar Rp 50 triliun," kata Yogo.