Pengadilan Filipina Batalkan Perjanjian Damai

MANILA, SENIN- Mahkamah Agung Filipina, Senin (4/8), membatalkan penandatanganan perjanjian kunci yang menjamin perluasan daerah di selatan negara tersebut. Perjanjian damai ini merupakan upaya pemerintah untuk mengakhiri perseteruan berdarah dengan kelompok pemberontak di daerah tersebut.  

Perjanjian yang disepakati bulan lalu antara pemerintah dan perunding kelompok pemberontak tersebut berisi perluasan enam provinsi otonom mayoritas Muslim di wilayah selatan Mindanao.  

Rencananya, pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Islam Moro akan menandatangani perjanjian tersebut, Selasa (5/8) besok di Malaysia. Akan tetapi, rencana itu menimbulkan protes dari kelompok mayoritas.

Midaz Marquez, juru bicara lembaga peradilan tersebut mengatakan, Mahkamah Agung memutuskan untuk menunda setelah sejumlah politisi kelompok mayoritas di Provinsi Cotabato Utara menentang penandatanganan tersebut karena pemerintah tidak menjelaskan isi perjanjian. Politisi kota Zamboanga, misalnya, mengajukan petisi serupa.  

Kelima belas hakim Mahkamah Agung secara bulat memerintahkan kelompok politisi mayoritas dan pemerintah untuk menjelaskan argumen mereka pada tanggal 15 Agustus mendatang. Sementara itu, Jaksa Agung diminta untuk menyerahkan salinan perjanjian tersebut.  

"Mahkamah akan mencari permasalahan sesungguhnya sebelum menjatuhkan keputusan. Jadi, kami saat ini memilih bersikap status quo," ungkap Marquez dalam konferensi pers.  

Kelompok pemberontak dengan kekuatan 11.000 tentara bersenjata telah berjuang selama puluhan tahun untuk mendapatkan otonomi di Filipina bagian selatan.  

Militer dan kepolisian Filipina mencurigai kelompok pemberontak tersebut memberikan perlindungan dan pelatihan kepada sejumlah militan yang berhubungan dengan al-Qaida dan Jamaah Islamiyah, yang berbasis di Indonesia. Namun, kelompok tersebut membantah tuduhan tersebut.  

Politisi kelompok mayoritas memperingatkan, penandatanganan perjanjian perdamaian tersebut dapat menimbulkan kekerasan sektarian baru.  

"Hal ini merupakan kemunduran," kata Juru Bicara Kepresidenan Jesus Dureza mengenai keputusan Mahkamah Agung.  

Hal tersebut juga diamini oleh juru bicara kelompok pemberontak Eid Kabalu dengan menegaskan bahwa kelompoknya tetap berkomitmen terhadap upaya pembicaraan perdamaian. Namun, Kabalu mengaku tidak tahu reaksi komandan kelompoknya, yang sudah geram karena usaha-usaha perdamaian selalu deadlock beberapa bulan terakhir.  

Kepala Militer Jenderal Alexander Yano menegaskan, pihaknya akan menghadapi berbagai ancaman yang dilancarkan oleh sekelompok orang yang tidak puas dengan keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan rencana perjanjian damai itu.  

Penasehat proses perdamaian kepresidenan Hermogenes Esperon, yang juga mantan kepala militer, menyangkal tuduhan bahwa pemerintah menyerahkan wilayah selatan Filipina kepada kelompok pemberontak Muslim. "Tidak ada kedaulatan yang diberikan. Hal ini demi Mindanao dan negara. Lebih baik melakukan dialog daripada berperang," katanya.  

Pejabat Filipina dan Amerika Serikat berharap, perjanjian perdamaian ini dapat mengubah kawasan selatan Filipina yang kaya akan sumber alam dari menjadi pusat ekonomi.

Protes

Berkait dengan rencana penandatanganan perjanjian damai itu, Walikota ZamboangaCelso Lobregat, Senin ini, memimpin 3.000 orang dalam sebuah protes di dewan kota. Toko-toko yang biasa menjadi sasaran serangan kelompok militan Muslim ditutup selama sehari.  

Pemrotes memegang spanduk bertuliskan, "Gloria, Jangan Menjual Kami."  Mereka memohon kepada Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo untuk membatalkan perjanjian tersebut.