Titik Api Paling Banyak di Riau

JAKARTA, RABU-Jumlah titik panas (hotspot) terbesar selama Januari-Juli 2008 berada di provinsi Riau dan dalam lima tahun terakhir 70 persen kebakaran lahan terjadi di luar kawasan hutan.

Menurut Kepala Pusat Informasi Kehutanan, Masyhud, di Jakarta, Rabu (6/8), Riau menjadi daerah dengan jumlah titik panas terbesar sebanyak 1.713 titik, disusul Kalimantan Barat 809 titik, Jambi 655 titik, Sumatera Barat 455 titik, dan Sumatera Utara 405 titik.

Untuk tiap bulan, katanya, Mei menjadi bulan yang paling banyak titik panasnya dengan jumlah hotspot mencapai 1.852 titik, sedang Juni 828 titik dan Juli sebanyak 910 titik. Meskipun cenderung turun, kata Masyhud, namun jumlah titik panas dalam tiga bulan terakhir, yaitu Mei, Juni, dan Juli adalah yang tertinggi dan menunjukkan bahwa secara umum wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau.

Berdasarkan indikasi hotspot satelit NOAA, katanya, kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan dalam lima tahun terakhir rata-rata 30 persen dan di luar kawasan hutan 70 persen. Kebijakan Dephut dalam mengendalikan kebakaran hutan meliputi penyiapan teknis operasional, kelembagaan, dan peningkatan peran serta masyarakat. Untuk itu, katanya, Dephut mengupayakan penyiapan sarana dan prasarana, kerjasama, pemberian insentif masyarakat sekitar hutan, peningkatan patroli, dan revitalisasi Manggala Agni untuk menekan hotspot.

Sementara untuk penguatan kelembagaan pengendali kebakaran, kata Masyshud, Dephut membentuk Manggala Agni 72 regu dengan jumlah personil 1.560 orang. Selain itu, katanya, Dephut juga membentuk Satuan Manggala Agni Reaksi Taktis (SMART) di 8 propinsi. SMART dan Manggala Agni ini tersebar di 29 Daerah Operasional yang dilengkapi pompa, slip on, mobil atau motor, dan heli. Dephut juga membentuk organisasi pengendalian kebakaran di semua tingkatan.

Untuk mencegah dan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau tahun 2008 ini, katanya, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dephut di daerah juga diminta melakukan berbagai langkah antisipasi dan meningkatkan kegiatan koordinasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan. "Koordinasi itu terutama diperlukan di berbagai propinsi rawan kebakaran, seperti Riau, Kalimantan Barat, Jambi, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat," katanya.

Sementara untuk antisipasi, kata Masyhud, data hotspot yang terdeteksi diperiksa di lapangan dan dilakukan patroli rutin serta pemadaman dini jika ditemui kebakaran. Selain itu, menurut dia, daerah juga diminta mengaktifkan Posko Siaga dan melaporkan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Dephut.