Laporan Wartawan Warta Kota Ika Chandra Viyatakarti
JAKARTA, SELASA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar mengaku sering menerima cemoohan karena kerap menaruh perhatian pada banyak kasus pungutan liar (pungli) yang terjadi di jajaran birokrasi, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Banyak yang mencemooh saya karena ngurusin kasus-kasus pungli. Tapi saya bilang, justru ini yang paling paling banyak terjadi dan enggak bisa dibiarkan," ujar Antasari seusai mengadakan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta dan jajaran birokrat Pemprov DKI di Ruang Balai Agung, Balai Kota, Jakarta, Selasa (12/8) siang.
Dalam pertemuan tertutup itu, Antasari mengaku telah memberikan peringatan kepada jajaran birokrasi Pemprov DKI tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pelayanan publik.
"Ini penting untuk menciptakan apa yang disebut good and clean governance. Pemprov harus terbuka kepada masyarakat, termasuk soal anggaran daerah, itu berapa, untuk apa, ke mana saja. Itu harus bisa diakses publik," ujar Antasari lagi.
Menurut Antasari, transparansi kebijakan dan pelayanan publik itu menjadi pekerjaan rumah utama bagi pemprov saat ini dan ke depan. Pasalnya, KPK banyak menerima pengaduan dan laporan dari masyarakat, terutama pungli pada berbagai aspek pelayanan publik di tempat ini. Antasari lantas menegaskan, KPK tak bakal segan menyidik praktik KKN di Pemprov DKI.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang