Kejagung Tetapkan Tujuh Tersangka Kasus Blimbingsari

JAKARTA, JUMAT - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembebasan tanah untuk pembangunan lapangan terbang Blimbingsari di Banyuwangi yang merugikan negara Rp 21,2 miliar. Nama mantan Bupati Banyuwangi Samsul Hadi masuk dalam daftar tujuh tersangka. Namun Kejagung mengatakan masih akan ada tersangka lain dalam kasus tersebut.

"Kita sudah tetapkan tujuh tersangka, tapi bisa sepuluh, bisa 12 tersangka. Untuk sementara kita tetapkan tujuh dulu," tegas Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendy di Kejagung,Jakarta, Jumat (15/8).

Ketujuh tersangka adalah mantan Bupati Banyuwangi Samsul Hadi yang kini mendekam di penjara setelah divonis enam tahun dalam perkara korupsi pengadaan dok kapal yang merugikan Rp 25,5 miliar.

Kemudian mantan Sekda Banyuwangi yang kini menjabat Asisten Pemerintah pada Sekda Banyuwangi Sugiyarto, Effendy (mantan Kepala Desa Blimbing), Sugeng Siswango (Camat Gambiran), Sugiarto (Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Pemda Banyuwangi), Soeharno (Plt Kepala Kantor BPN Banyuwangi) dan Nawolo Prasetyo (mantan Kepala Kantor BPN Banyuwangi).

Bagaimana dengan Bupati Banyuwangi sekarang (Ratna Ani Lestari)? "Kita lihat saja nanti. Tapi nanti tersangka akan akan berkembang. Tidak menutup kemungkinan," tambah Marwan didampingi ketua tim penyidik kasus Bandara Banyuwangi Moh Anwar.

Apakah sudah diperiksa? "Kita lihat saja nanti. Tapi nanti tersangka akan akan berkembang, tidak menutup kemungkinan, " ulang Marwan.

Kasus Posisi

Pada tahun 1995, Dinas Perhubungan Banyuwangi mencanangkan pembangunan Bandara Blimbingsari. Tahun 2006, Dinas Perhubungan Banyuwangi melakukan kegiatan identifikasi dan studi kelayakan dan kemudian melakukan pembebasan lahan seluas 15 hektar. Tahun 2003, dilakukan studi rencana induk Bandara Blimbingsari, rancangan awal dan rancangan teknik terinci Bandara Blimbingsari.

Menindaklanjuti hal tersebut, Bupati Banyuwangi Samsul Hadi menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 188/45/Kep/439. 012/2002 tertanggal 20 Maret 2003 tentang Panitia Pengadaan Tanah, dan SK Nomor: 188/418/Kep/ 429.DR/002 tanggal 17 Juni 2002 tentang penetapan lokasi tanah untuk pembangunan Bandara. SK Bupati dua kali direvisi menjadi Nomor: 188/102/KEP/ 429.012/200 tanggal 9 Agustus 2006 dan SK Nomor: 188/576/KEP/ 429.012/2007 tanggal 29 Maret 2007.

Tanah yang dibutuhkan seluas 14 hektar yang terletak di dua Kecamatan yakni Rogojampi dan Kabat. Dari pengadaan tanah tersebut, diduga terjadi penyimpangan karena tanah dibeli melalui perantara yang harga belinya jauh berbeda. Dari hasil perhitungan BPK Jawa Timur, Pemkab Banyuwangi mengalami kerugian Rp 21,238 miliar. (Persda Network/yls)