Perang Ossetia, Noda Olimpiade

JIKA misalnya Baron Pierre de Coubertin menyaksikan tragedi di Ossetia Selatan yang terjadi bertepatan dengan pelaksanaan Olimpiade ke-29 di Beijing, China, mungkin bangsawan Perancis itu akan meneteskan air matanya.

Dulu ketika menghidupkan kembali pesta olahraga itu di akhir abad ke-19, Coubertin berharap olimpiade modern dapat membawa perdamaian ke seluruh penjuru dunia. Tapi kenyataannya sejak 1896, sudah tiga kali pesta olahraga empat tahun sekali itu harus dibatalkan pelaksanaannya akibat perang yaitu pada 1916 karena Perang Dunia I dan pada 1940 dan 1944 karena Perang Dunia II.

Seakan mengabaikan semangat perdamaian dari olimpiade, Georgia dan Rusia juga memulai pertempuran di Ossetia Selatan tepat pada pembukaan olimpiade baru-baru ini.  Suatu pelengkap getir atas kisah sedih yang mengiringi perjalanan api olimpiade yang menuai protes di sejumlah negara akibat kebijakan China atas Tibet.

Ironis! Ketika lebih dari separuh dunia sedang mempersiapkan diri untuk menjadi saksi pagelaran olahraga terbesar empat tahunan, militer Georgia menyerang Tskhinvali, ibukota Ossetia Selatan dan menewaskan sejumlah penduduk sipil.

Sebuah tindakan yang oleh seorang pejabat di dalam delegasi Presiden Perancis Nicolas Sarkozy yang tidak mau disebutkan identitasnya sebagai "jatuh ke dalam perangkap vulgar".

"Saakashvili (Presiden Georgia Mikheil Saakashvili) cukup gila untuk pergi pada tengah malam dan membom satu kota di Ossetia Selatan, dan Rusia membalas dengan pembomannya sendiri. Hasilnya, kata pejabat tersebut sebagaimana dikutip dari AFP, ialah Georgia diserang, dihancur-lumatkan karena kesalahannya sendiri.

Sebagaimana publik tidak menduga bahwa Saakashvili akan  melancarkan serangan terhadap provinsi separatis Ossetia Selatan tepat pada pembukaan Olimpiade, mungkin Saakashvili juga tidak menduga bahwa Rusia akan terpancing menanggapi serangan itu mengingat saat serangan itu terjadi Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin tengah menghadiri upacara pembukaan Olimpiade di Beijing, China.

Bertolak belakang dengan dugaan Tbilisi (ibukota Georgia), Putin dan Presiden Rusia Dmirty Medvedev benar-benar menanggapi dengan "reaksi yang sangat tidak berimbang".

Rusia mengklaim konflik tersebut telah menewaskan 2.000 warga sipil, sementara PBB memperkirakan 100.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka dan dunia mengecam aksi militer dua negara tersebut.

Ketegangan di Ossetia Selatan, provinsi bergunung-gunung yang memisahkan diri dari kekuasaan Georgia dalam perang awal 1990-an, memang meningkat beberapa waktu terakhir sejak Moskow mengumumkan akan membina hubungan diplomatik dengan separatis itu.

Pemerintah pro-Barat di Georgia menuduh Moskow berusaha untuk mencaplok kedua wilayah itu dan menggelincirkan upayanya untuk bergabung dengan aliansi militer NATO, yang Rusia tentang keras.

Georgia membawa Rusia ke Mahkamah Internasional (ICJ) atas "tuduhan tindakan pembersihan etnik" antara tahun 1993 dan 2008, yang dimulai dari masa ketika pasukan penjaga perdamaian Rusia memasuki kawasan-kawasan Georgia yang memisahkan diri itu. Sementara Rusia berencana membawa Georgia ke ICJ karena penembakan pasukan penjaga perdamaian Rusia di Ossetia Selatan.

Tidak Obyektif
Baku tembak antara militer Rusia dan Georgia yang otomatis menarik perhatian media-media internasional itu secara khusus dikritisi oleh Dutabesar Rusia di Indonesia Alexander Ivanov.

Ditemui di kediamannya di Karet Pedurenan Jakarta, awal pekan ini Ivanov menilai pemberitaan media tidak lagi obyektif.

"Saya ikuti media Indonesia dan saya lihat semua bersumber dari media Barat, tidak satupun mengambil rujukan dari media Rusia. Akibatnya tidak berimbang," katanya seraya menambahkan bahwa kasus itu membuktikan jika teknologi bisa memberikan dampak buruk ketika tidak memberikan gambaran obyektif.

Dia mengatakan, jika melihat keterangan media Barat memang tidak akan dijumpai senjata berat pasukan Georgia, karena yang tampak hanya tank Rusia.

"Pada saat ini, ribuan pengungsi dari Ossetia Selatan menyeberang ke perbatasan Rusia," katanya dengan menambahkan bahwa daerah Tskhinvali menjadi sangat mencekam dan tidak aman, warga kekurangan air bersih dan obat. Ia menyebut pemerintah Georgia menggunakan kekerasan terhadap warga.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa penempatan pasukan Rusia di wilayah Ossetia Selatan adalah satu-satunya cara yang dapat digunakan oleh pemerintah Rusia untuk melindungi warga negaranya karena pemerintah Georgia menyerang warga sipil.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Rusia pada era 90-an maka bekas warga negara Uni Soviet di manapun berada dapat mengajukan diri sebagai warga negara Rusia dan memiliki paspor Rusia. Saat ini sekitar 80 persen penduduk Ossetia Selatan memegang paspor Rusia. Jumlah total penduduk Ossetia selatan sekitar 120 ribu jiwa.

"Rusia tidak melanggar hukum internasional dalam hal ini. Rusia bertindak berdasarkan kesepakatan Dagomy pada 1992," katanya seraya menambahkan bahwa pemerintah Georgia melanggar kesepakatan ketika pasukan penjaga perdamaiannya menembaki pasukan penjaga perdamaian Rusia dan mengakibatkan 12 prajurit meninggal.

Disebutkan bahwa Rusia ingin Ossetia Selatan kembali ke status quo, pemerintah Georgia menarik seluruh pasukannya dari wilayah itu dan menandatangi kesepakatan untuk tidak menggunakan kekerasan.

Ivanov mengatakan bahwa pemerintah Rusia menilai prasyarat itu adalah hal paling masuk akal yang harus dilakukan oleh pemerintah Georgia untuk menghentikan konflik bersenjata yang telah menelan korban ratusan jiwa itu.
  
Kesepakatan Damai

Setelah konflik berlangsung selama hampir satu pekan pada Rabu (13/8) Georgia dan Rusia telah menyepakati suatu rencana perdamaian yang diprakarsai Perancis --presiden Uni Eropa periode ini-- setelah Moskow memerintahkan penghentian serangan gencar militernya.

Menurut Presiden Perancis Nicolas Sarkozy, rencana enam butir itu mewajibkan semua pihak untuk menghentikan peperangan.

Namun Saakashvili dalam konferensi pers bersama Sarkozy mengatakan negaranya tidak mengizinkan integritas wilayahnya terancam.

"Integritas teritorial mencakup dari Osetia Selatan dan Abkhazia hingga ke Georgia tidak boleh diletakkan dibiarkan terancam", katanya sebagaimana dikutip dari AFP.

Sedangkan Presiden Rusia Dmitry Medvedev telah memerintahkan penghentian serangan militer Rusia terhadap Georgia.   

"Saya telah mengambil keputusan untuk mengakhiri operasi guna memaksa pasukan Georgia untuk berdamai," katanya.   

Suatu referensi penting untuk perundingan tentang "status masa depan" kedua zona separatis di Georgia (Ossetia Selatan dan Abhkazia) memang telah dihilangkan dari rencana perdamaian, dan pembicaraan dipusatkan pada cara menjamin "keamanan dan stabilitas" di sana.

Terkait penanganan wilayah separatis, Ivanov justru mempunyai pemikiran lain. Menurut diplomat itu Pemerintah Georgia dapat belajar dari pengalaman pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan konflik separatis di wilayahnya.

"Pemerintah Georgia dapat belajar dari pemerintah Indonesia mengenai upaya penyelesaian konflik separatis. Indonesia terbukti mampu menyelesaikan konflik di Aceh," katanya.

Menurut Ivanov, perundingan guna menyelesaikan kasus separatis memang tidak mudah namun berunding jauh lebih baik dari bertempur.

Atau mungkin akan jauh lebih baik lagi bila saling bersaing untuk menjadi yang tercepat, tertinggi dan terkuat --altius, fortius, dan citius-- di arena Olimpiade. (ANT)