Kashmir Ingin Merdeka

SRINAGAR, SENIN - Puluhan ribu warga Muslim memenuhi jalan-jalan di Srinagar, Kashmir-India, Senin (18/8). Mereka menuntut agar PBB mengakui hak mereka untuk merdeka. Meski dilarang melakukan pawai massa, warga tetap melakukan aksi di tengah pengamanan aparat yang sangat ketat.

Mereka berjalan menuju kantor perwakilan PBB, UNMOGIP, yang ditugasi melakukan pengawasan gencatan senjata di sepanjang garis kontrol militer. Garis ini secara de facto memisahkan Kashmir-India dan wilayah Pakistan.

"Saya tidak pernah melihat pawai massa sebesar ini di Srinagar," kata Abdul Aziz (75), penjaga toko yang ikut dalam aksi menuntut kemerdekaan itu. "Saya tidak bisa menolak keluarnya tuntutan agar kami merdeka dari India. Jika Kosovo boleh merdeka, mengapa Kashmir tidak?" ujarnya saat ikut berjalan sambil membawa plakat menuju kantor perwakilan PBB.

Peserta aksi terdiri dari pria, wanita, juga anak-anak. Mereka meneriakkan "kami ingin merdeka" dan "kami siap berkorban darah bagi kemerdekaan Kashmir". Banyak dari mereka membawa bendera hijau atau hitam, yang menyimbolkan Islam dan kedukaan.

Beberapa demonstran meneriakkan, "Oh, para tiran dan penjajah, tinggalkan Kashmir kami." Penyelenggara aksi tersebut, aliansi All Parties Hurriyat Conference, menyerahkan sebuah petisi kepada PBB, yang isinya menentang pendudukan India.

Pemimpin perlawanan Kashmir, Shabir Shah, mengatakan, demonstrasi itu merupakan bentuk perlawanan menyusul penembakan-penembakan yang terjadi pekan lalu. Ketika itu, sejumlah warga dan kelompok perlawanan melakukan aksi jalan kaki. Hal itu kemudian berujung pada penembakan oleh polisi India yang menewaskan 22 pendemo Muslim, termasuk seorang pemimpin perlawanan.

Aksi warga Muslim Kashmir semakin membesar dan menjadi aksi anti-India dengan kekuatan penuh. Hal ini dipicu sengketa tanah milik Muslim yang dialokasikan bagi peziarah Hindu yang berkunjung ke sebuah tempat suci di Kashmir.

Aksi protes terbaru itu merupakan protes terbesar sejak gerakan revolusi melawan India pecah di Kashmir-India pada 1989.

Konflik Islam-Hindu

Keputusan pengalihan tanah untuk warga Hindu yang merupakan warga mayoritas India berbuntut pada blokade ekonomi kepada Muslim oleh pengikut Hindu garis keras. Komunitas Hindu mendominasi wilayah selatan Negara Bagian Jammu-Kashmir. Hal itu membuat akses ke lembah yang dihuni mayoritas warga Muslim terganggu.

Memanasnya situasi di Kashmir membuat hubungan India dan Pakistan juga ikut terganggu. India berulang kali memperingatkan agar Pakistan tidak ikut campur dalam masalah Kashmir. Karena itu, India meminta UNMOGIP, yang merupakan salah satu misi PBB tertua sejak 1949, terus dipertahankan.

Aksi warga Muslim di Srinagar berusaha diimbangi dengan aksi ribuan aktivis Hindu di wilayah selatan negara bagian itu. Mereka memanfaatkan dikendurkannya larangan keluar rumah di dalam dan sekitar wilayah Jammu.

Markas wilayah salah satu partai politik utama Kashmir, yaitu Partai Rakyat Demokratik, menurut polisi, juga dihancurkan oleh aktivis Hindu.

Menghadapi aksi warga Kashmir, pasukan keamanan India berjaga-jaga dari jarak yang agak jauh dan mencoba menghindari konflik horizontal.

Aksi protes dilaporkan juga digelar di kota-kota di selatan Kashmir, Bijbehara, dan Anantnag, tetapi tidak terjadi pertikaian. (AP/AFP/Reuters/OKI)