JAKARTA, SENIN - Pemahaman yang lebih baik tentang manajemen keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota dan kabupaten sangat dibutuhkan. Hal tersebut diperlukan untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di daerah.
Hal itu dikemukakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam seminar tentang keuangan daerah dan tata kelola pemerintahan di Jakarta, Senin (25/8). "Karena otonomi daerah sudah berjalan, dimana pemerintah daerah bebas untuk mengelola keuangan sendiri, harusnya pengelolaan dana di daerah sudah dilakukan dengan baik. Jangan lantas karena otonomi daerah, dana APBD digunakan secara suka-suka atau semaunya sendiri," kata Sri Mulyani.
Sebab, menurut Sri Mulyani, APBD seharusnya dipakai untuk mencapai kesejahteraan, terutama kesejahteraan masyarakat di daerah. Karena bila tidak, maka otonomi daerah maupun pembangunan indonesia ke depan tidak akan tercapai sampai kapanpun.
Menteri keuangan mengharapkan daerah akan mampu menjadi pemain yang baik dalam wajah baru Indonesia untuk menunjang kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan hal itu, menurutnya, dapat tercapai dengan cara mengelola keuangan daerah secara baik oleh orang-orang yang berada di daerah.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang