Pemerintah Tanggung 100 Persen Biayai Pendidikan Dokter

Kompas.com - 25/08/2008, 20:42 WIB

Laporan wartawan Kompas Suhartono

JAKARTA, SENIN- 

Pemerintah berniat untuk mengembalikan kejayaan dokter di Indonesia dengan meningkatkan jumlah dan kemampuan spesialisasi pada bidang kedokteran. Hal ini agar dokter dalam negeri Indonesia memiliki kemampuan dan profesionalisme yang tinggi agar pasien Indonesia tidak berbondong-bondong berobat ke luar negeri, terutama ke Penang, Singapura, Australia bahkan Amerika serikat.

Untuk itu, pemerintah akan meningkatkan alokasikan anggaran untuk membiayai pendidikan dokter-dokter spesialis di Indonesia. Jika sekarang ini jumlah dananya baru direncanakan mencapai Rp 600 miliar rancangan APBN 2008, maka pemerintah kalau perlu akan meningkatkan anggarannya pada tahun depan hingga Rp 1 triliun.

Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla mengatakan hal itu saat meresmikan Sahid Sahirman Memorial Hospital, sebuah rumah sakit berkelas internasional di tengah-tengah kawasan segitiga emas di Jakarta, Senin (25/8) sore. Hadir dalam acara itu, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, dan pimpinan Sahid Group Sahid, Sahid Sukamdani Gitosardjono.

"Pemerintah akan mendidik sebanyak-banyaknya dokter spesialis, yang biayanya seluruhnya ditanggung pemerintah 100 persen. Karena ini, dananya yang semula Rp 600 miliar, kalau perlu kita akan naikkan lagi sampai menjadi Rp 1 triliun tahun depan," tandas Wapres Kalla.

Menurut Kalla, peningkatan alokasi anggaran bagi pendidikan dokter spesialis itu memang diperlukan, mengingat hal itu untuk mengembalikan kejayaan dokter Indonesia. "Pengembalian kemampuan dokter spesialis kita itu, kalau tidak jumlahnya kita perbesar terus, kemampuannya juga kita tingkatkan," tambah Wapres.

Wapres Kalla melanjutkan, peningkatan anggaran bagi tercapainya jumlah dan kemampuan dokter spesialis Indonesia dilakukan untuk memenuhi kepercayaan dokter di Indonesia berikut dengan rumah sakitnya.

"Ada tiga hal yang menyebabkan rumah sakit itu dipercaya, yaitu karena pengetahuan dan kemampuan dokter, teknologi kedokterannya yang mutakhir, kedokteran serta pelayanannya," kata Kalla.

Lebih jauh, Kalla mengatakan hanya 10 persen pasien mampu di Indonesia yang berobat di luar negeri. "Memang, meskipun hanya 10 persen, akan tetapi itu sudah sebuah titik yang mengkhawatirkan terhadap kemampuan bangsa ini. Mereka seperti banggsa berobat di luar negeri. Lahirnya di Indonesia, tetapi sakitnya di Singapura, Penang atau Australia. Mudah-mudahan juga tidak banyak yang meninggal di rumah sakit di luar negeri," demikian Wapres Kalla.

 

 

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau