Soal Kontrak LNG Tangguh, Pemerintah Minta Dibantu

JAKARTA, RABU- Juru bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng meminta agar tidak ada pihak yang menyalahkan pemerintah, yang kini mencoba memperbaiki harga penjualan kontrak gas alam cair atau LNG Tangguh. "Jangan salahkan orang yang coba memperbaiki situasi. Kita mau perbaiki tapi kok disalahkan, kan lucu juga. Kita usaha untuk memperbaiki, daripada macam-macam bantulah pemerintah," kata Andi di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/9).

Ia menambahkan agar masalah negosiasi ulang kontrak LNG Tangguh itu tidak dipolitisasi oleh pihak mana pun. Pemerintah, lanjut dia, berusaha agar harga jual dalam kontrak itu bisa dinaikkan sesuai dengan kenaikan harga minyak dunia. 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menurut Andi, sudah menyatakan diri tidak pernah dilibatkan dalam penentuan harga jual gas dalam kontrak yang dibuat pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. "SBY waktu itu kan Menkopolhukam. Presiden katakan tidak dilibatkan dan mungkin memang bukan tugasnya," ujar Andi.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang ditemui secara terpisah di Kantor Kepresidenan belum bersedia mengemukakan prospek keberhasilan negosiasi ulang kontrak LNG Tangguh."Saya tidak akan sampaikan pandangan sekarang, karena namanya negosiasi itu kan berkembang," ujarnya.

Menkeu mengatakan, banyak faktor yang bisa diajukan pemerintah Indonesia untuk dijadikan alasan melakukan negosiasi ulang. Sampai saat ini, Menkeu belum mengumumkan nama-nama anggota tim
negosiasi ulang kontrak LNG Tangguh. Sedangkan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengatakan ia siap diberhentikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono apabila terbukti bersalah dalam perumusan kontrak LNG Tangguh.

Saat penandatanganan kontrak LNG Tangguh pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Purnomo telah menjabat Menteri ESDM.