Kejagung Berencana Hentikan Penyidikan Kasus BPPC

JAKARTA, RABU - Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusulkan untuk menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi pada Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC). Jika usulan tersebut diterima pimpinan Kejagung, maka status tersangka untuk Tommy Soeharto, secara otomatis akan lepas.

"Penghentian penyidikan baru diusulkan tim penyidik. BPPC sudah mengembalikan hutang pokok dan bunganya, sehingga tim tidak menemukan unsur pidananya," tegas Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendy di Kejagung, Jakarta, Selasa (9/9).

Dijelaskan Marwan, usulan tim penyidik ini sudah diajukan ke Jaksa Agung Hendarman Supandji. Selanjutnya, Jaksa Agung akan menganalisis usulan tersebut. "Keputusan ada di Jaksa Agung," ujar Marwan.

Dalam kasus BPPC ini, Tommy sudah pernah diperiksa Kejagung pada tahun 2007. Bahkan, pada 19 Juli 2007, Kejagung mengumumkan Tommy sebagai tersangka.

Ketika ditanya mengapa dulu Tommy sudah ditetapkan sebagai tersangka? "Saya tidak tahu karena kan kasus ini bukan semasa saya. Kalau tidak terbukti, mau diapain? Kalau tidak terbukti, buat apa dilanjutkan ke persidangan? Kalau terbukti tapi tidak lanjut, maka pantas dicurigai," katanya.

Menurut Marwan, seandainya nanti kasus BPPC ini dihentikan penyidikannya, petani cengkih yang merasa dirugikan bisa mengajukan gugatan perdata. Bahkan, Kejaksaan bisa mewakili masyarakat untuk melakukan gugatan class action. "Tapi harus ada kuasa yang diberikan kepada Kejagung. Kalau nggak ada kuasa dari masyarakat, nggak mungkin dong," ujarnya.

BPPC menerima fasilitas Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dari Bank Bumi Daya dengan rincian sebagai berikut. Pada 4 Mei 1991, menerima KLBI sebesar Rp 359 miliar. Dan pada 27 November 1991, menerima KLBI sebesar Rp 400 miliar.

Jaminan kredit berupa stok persediaan cengkih, tagihan pada pihak ketiga, jaminan perusahaan, polis asuransi atas barang jaminan dan surat Aksep. Dari temuan penyidik Kejagung, kredit telah dilunasi tanggal 15 Juli 1995 senilai Rp 759 miliar.

BPPC sendiri telah dibubarkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perdagangan Cengkeh tanggal 21 Januari 1998. (yls)