Presiden: Waspadai Konflik Abad 21 dan Teruskan Reformasi

Laporan wartawan Kompas Nina Suslio

SURABAYA, SELASA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan agar TNI mewaspadai kemungkinan konflik abad ke-21 dan menyiapkan langkah antisipasinya. Selain itu, Presiden juga minta agar reformasi internal TNI yang sudah berlangsung 10 tahun dilanjutkan.

Instruksi itu disampaikan Presiden dalam amanat sebagai Inspektur Upacara Hari Ulang Tahun ke-63 TNI. Puncak peringatan hari jadi TNI diselenggarakan di Markas Komando Armada RI Kawasan Timur, Ujung, Surabaya, Selasa (14/10).

Presiden didampingi Ny Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ny Mufidah Kalla, serta Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso. "Saya minta TNI terus mengikuti kecenderungan perkembangan dunia dan potensi terjadinya konflik di abad ke-21. Lakukan terus analisis dan kajian ancaman, identifikasikan skenario ancaman, dan siapkan langkah-langkah antisipasi dengan visi yang tepat," kata Presiden.

TNI juga diharapkan memutakhirkan dan mengembangkan strategi pertahanan, rencana kontigensi, dan doktrin. Ini diperlukan karena corak penyelenggaraan peperangan terus berubah dan kemajuan teknologi membuat perang di masa datang semakin kompleks.

TNI juga tetap harus siap menghadapi perang konvensional dan perang asimetris. Untuk itu, kesiagaan militer harus dimantapkan dan dipelihara dengan latihan gabungan intra dan antarangkatan secara berkala.

Instruksi keempat adalah menuntaskan reformasi TNI. Dalam agenda itu, TNI harus menghormati pranata hukum dan demokrasi di tanah air, serta mengawal kehidupan negara yang bertumpu pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam pemenuhan kebutuhan alutsista, Presiden juga menginstruksikan agar mengutamakan produksi dalam negeri melalui kerja sama dengan berbagai pihak. Dengan meningkatkan riset dan teknologi pertahanan, produk industri pertahanan nasional bisa dikembangkan dan memenuhi keperluan TNI.

Kerjasama pertahanan terutama dengan negara tetangga yang sudah terjalin baik juga harus dipertahankan.

Dalam menghadapi Pemilu 2009, Presiden meminta TNI tetap memegang teguh netralitasnya dan tidak terlibat dalam politik praktis. "Saya tegaskan sekali lagi bahwa loyalitas TNI tegak lurus hanya kepada bangsa dan negara. Sebagai negara demokrasi, pemerintah boleh berganti setiap lima tahun, tetapi loyalitas TNI tidak boleh berubah. Pegang teguh doktrin TNI dan jangan sekali-sekali dinodai. Pegang teguh amanat Panglima Besar Jendral Sudirman bahwa TNI adalah milik nasional dan tidak pernah berubah," tutur Presiden.