TAJUK RENCANA

Melanjutkan Reformasi TNI

Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-63 TNI di Surabaya, Selasa (14/10), tetap sarat pesan dan makna yang sangat berguna dalam perjalanan mendatang.

Di balik deru jet pesawat tempur TNI AU dalam acara itu terselip banyak pesan dari masyarakat bangsa Indonesia, ibu kandung TNI dan kepada siapa TNI diharapkan terus melanjutkan komitmen pengabdiannya.

Dalam kesempatan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan kembali agar TNI terus memegang teguh komitmen netralitas dalam politik praktis. Kepala Negara mengatakan, ”Komitmen TNI itu tegak lurus, yakni kepada bangsa dan negara.” Artinya, meski di alam demokrasi pemerintahan berganti setiap lima tahun sekali, loyalitas TNI kepada bangsa dan negara tidak boleh goyah karena TNI adalah milik nasional yang tidak pernah berubah.

Pesan itu amat jelas, dan mendapatkan konteks aktualnya justru ketika alam demokrasi—lebih kentara lagi menjelang pemilu—menghadapkan bangsa pada berbagai tarikan politik praktis, yang tidak jarang diwarnai oleh kepentingan golongan dan untuk kepentingan sesaat.

Presiden juga berpesan agar reformasi TNI tidak berhenti. Menurut Presiden, selama 10 tahun melaksanakan reformasi, TNI telah melalui masa-masa krusial. Proses itu, menurut Presiden, telah berjalan baik walaupun diakui transformasi utuh membutuhkan waktu.

Persisnya untuk butir terakhir di atas itulah kita masih sering mengamati adanya beda penilaian antara pimpinan TNI dan kalangan masyarakat. Pihak TNI tentu mendaku, selama 10 tahun terakhir sudah banyak dilakukan perubahan dalam tubuh internal. Kita pun bisa melihat, TNI kini sudah tidak lagi terlibat dalam kegiatan politik praktis. Sementara sejumlah kalangan masyarakat masih melihat kegamangan di pihak TNI dalam dua urusan lain, yakni peradilan dan bisnis TNI.

Mengenai bisnis, kemarin kita membaca harapan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono agar baik masyarakat maupun TNI sama-sama bersikap realistis menyikapi rencana pengambilalihan bisnis TNI oleh pemerintah sesuai amanat Pasal 76 UU No 34/2004.

Di sinilah mungkin kita bisa melihat kearifan Kepala Negara ketika mengatakan bahwa satu transformasi yang utuh pada TNI membutuhkan waktu. Namun, memang akan lebih melegakan apabila pihak TNI sendiri yang mengambil langkah proaktif untuk menuntaskan proses yang dipandang belum rampung ini.

Kita ingin melihat TNI melangkah ke reformasi yang oleh peneliti CSIS, Rizal Sukma, disebut sebagai tahapan atau generasi kedua, di mana yang menjadi fokus adalah peningkatan kemampuan TNI sebagai alat pertahanan.

Kita percaya TNI akan memegang teguh semua komitmen reformasi karena pimpinan institusi terhormat ini juga menyadari bahwa bangsa Indonesia kini sedang berhadapan dengan tantangan global yang rawan. TNI tentu tidak ingin kehilangan momentum sejarah untuk kembali memperlihatkan pengabdiannya.

Protes Langka di China

Demonstrasi di luar gedung pengadilan di Shanghai awal pekan ini mendapat sorotan luas sebagai fenomena langka dalam kehidupan sosial politik China.

Aksi protes bertambah menarik karena bernuansa kebencian kepada aparat kepolisian. Rupanya citra polisi tidak terlalu baik, sekurang-kurangnya di kalangan kaum demonstran. Kaum demonstran menggunakan momentum sidang banding atas pria penganggur, yang dijatuhi hukuman mati bulan lalu atas tuduhan membunuh enam anggota polisi.

Terdakwa dilaporkan mengamuk awal bulan Juli lalu, memasuki kantor polisi dan membunuh enam anggota aparat keamanan karena dendam telah dijadikan korban salah tangkap dalam kasus pencurian sepeda.

Hukuman mati terhadap pria penganggur itu menimbulkan kehebohan karena aparat kepolisian yang melakukan salah tangkap atas terdakwa tahun 2007 diketahui dibebaskan dari tanggung jawab hukum.

Sekalipun jumlah demonstran dilaporkan hanya mencapai belasan orang, gerakan protes itu dianggap sebagai sebuah kecolongan bagi aparat keamanan.

Pemerintah China yang masih trauma atas demonstrasi besar tahun 1989 di Tiananmen, Beijing, berusaha keras mencegah setiap bentuk protes. Lebih-lebih karena harga yang dibayar dalam upaya meredam demonstrasi 19 tahun lalu itu memang luar biasa.

Penguasa China dikecam komunitas internasional karena melanggar hak asasi manusia dengan menembak mati ribuan mahasiswa demonstran dan aktivis prodemokrasi. Masuk akal jika Pemerintah China tidak mau kecolongan lagi dengan persoalan serupa. Namun, sekuat-kuatnya upaya pencegahan, kecolongan tetap terjadi seperti demonstrasi awal pekan ini di Shanghai.

Kemajuan ekonomi, khususnya teknologi komunikasi, telah membawa pengaruh besar bagi proses keterbukaan masyarakat China. Tekad pemerintah mengendalikan seluruh ruang gerak masyarakat, yang mengacu pada prinsip totalisasi dan sentralisasi komunisme, semakin sulit dipertahankan.

Penguasa masih bisa mengendalikan dan menyensor semua media yang bersifat konvensional, tetapi tidak gampang terhadap media alternatif. Pemerintah dapat melarang media cetak atau elektronik menyiarkan berita tertentu, tetapi dalam sekejap berita itu bisa menyebar luas melalui pesan singkat telepon seluler.

Dilema kemajuan dan pembangunan semacam itu sedang dihadapi China. Namun, kenyataan itu sekaligus memperlihatkan China sedang berada dalam proses perubahan besar, meski tidak jarang membuat otoritas pemberangusan media massa menjadi bingung.