Salah, Jika Anak Masuk SD Harus Bisa Baca

YOGYAKARTA, MINGGU — Persyaratan calon siswa sekolah dasar (SD) harus bisa membaca dan menulis merupakan kebijakan yang salah dan syarat ini tidak boleh diberlakukan.

"Itu kebijakan yang salah dan persyaratan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggara pendidikan tidak mau repot, maunya terima jadi," kata pemerhati pendidikan di Yogyakarta, Dr Rochmat Wahab, Minggu (19/10).

Menurutnya, dengan persyaratan atau kebijakan seperti itu menjadi bukti, penyelenggara pendidikan memiliki kepentingan sendiri. Tes yang seharusnya dilakukan penyelenggara pendidikan dasar untuk menyeleksi calon siswa adalah tes kesiapan mengikuti pendidikan, bukan tes kemampuan membaca dan menulis.

Rochmat yang penjabat Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ini mengatakan, bentuk kesiapan belajar seorang anak dapat diketahui dari kemampuan yang mereka miliki, seperti dari menggambar atau berbicara, tidak harus dari kemampuan membaca dan menulis.

Anak yang sudah siap belajar atau mengikuti pendidikan memiliki kemampuan yang lebih baik daripada yang belum, misalnya dari tarikan garis saat menggambar atau dari jawaban-jawaban yang mereka berikan saat diajak berbicara. "Membaca, tidak hanya diterjemahkan dalam membaca huruf-huruf, tetapi juga simbol-simbol atau kode yang ada di lingkungan sekitar mereka," katanya.

Ia mencontohkan, anak yang sudah siap mengikuti pendidikan mampu membedakan siang atau malam hanya dari gambar yang mengilustrasikan kedua kondisi itu, bukan dari susunan huruf yang membentuk kata "siang" ataupun "malam".

Ada dampak buruk yang akan dialami anak yang mendapat paksaan agar bisa membaca dan menulis saat mereka belum siap. "Bisa saja pada saat SD kelas I atau II mereka sangat pandai, tetapi mengalami kondisi yang berkebalikan saat memasuki SMP," katanya.

Dalam pendidikan anak usia dini, pengembangan yang perlu ditekankan adalah kemampuan motorik, berbicara, dan berkomunikasi, termasuk cara untuk mengekspresikan diri sehingga memacu sisi kreativitas.