Batubara Tersendat, PLTU Cilacap hanya Satu Turbin

Kompas.com - 27/10/2008, 16:53 WIB

 

CILACAP, SENIN- Dalam sepekan terakhir, PLTU Cilacap hanya mengoperasikan satu turbin pembangkit listriknya akibat tersendatnya pasokan batubara. Pemerintah diminta untuk memperbaiki distribusi batubara dan memprioritaskan suplai batubara untuk pasar dalam negeri.

"Setelah lebaran lalu dua turbin bisa dioperasikan, tapi seminggu ini satu turbin lagi. Pasokannya kembali tersendat. Padahal, kami sudah menandatangani kontrak penuh dengan pihak penyuplai, tapi tetap saja seperti ini," ujar Manajer Teknik PLTU Cilacap Soetikno, Senin (27/10).

Dalam kondisi normal, PLTU Cilacap dengan dua turbin mampu memproduksi 600 MW atau dua persen dari keseluruhan energi listrik di jaringan Jawa-Bali pada saat beban puncak. Jika hanya satu turbin yang beroperasi, maka hanya 300 MW yang dihasilkan.

Untuk menghidupkan kembali satu turbin yang sebelumnya tak beroperasi, PLTU Cilacap harus mengeluarkan biaya Rp 1,5 miliar. Dengan demikian, matinya turbin selalu menimbulkan pembengkaan biaya operasional, serta mengurangi penjualan pembangkit listrik tenaga uap itu.

"Jadi, sudah saatnya pemerintah membicarakan soal batubara nasional ini. Sekarang, semua perusahaan dalam negeri yang menggunakan bahan bakar batubara mengalami masalah seperti ini," ucap dia.

Soetikno menduga, persoalan distribusi terletak pada masalah harga. Perusahaan-perusahaan batubara banyak yang memilih menjual batubaranya ke luar negeri. "Ke depan, pasar dalam negeri harus diutamakan," tegas dia.

Kepala Unit Pelayanan Jaringan PLN Cilacap Budi Purnomo mengatakan, berkurangnya produksi listrik di PLTU Cilacap jelas memengaruhi pelayanan listrik bagi masyarakat oleh PLN. Yang dapat ditempuh PLN saat ini adalah melakukan pemadaman bergilir.

"Bila memang ada pengurangan daya, upaya yang bisa kami lakukan adalah dengan memindahkan beban. Di jaringan ada alat yang nanti mengatur itu," kata Budi.

Di wilayah eks-karesidenan Banyumas, pemadaman bergilir sudah terjadi sejak lima bulan terakhir. Banyak industri kecil di dua wilayah tersebut yang mengeluhkan belum kunjung berakhirnya pemadaman bergilir itu.

"Pemadaman ini jelas membuat biaya produksi membengkak karena kami harus memakai jenset. Padahal, harga bahan bakar minyak sedang mahal," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Purbalingga, Saryono.

 

Pendangkalan pelabuhan

Selain tersendatnya suplai batubara, PLTU Cilacap kini juga menghadapi persoalan pendangkalan perairan di pelabuhan batubara di dekat PLTU. Pendangkalan tersebut mengakibatkan kapal-kapal pengangkut batubara dengan tonase di atas 8.000 tak dapat merapat.

Sejauh ini, untuk mengatasi masalah itu, PLTU Cilacap mengambil kiriman batubara melalui Pelabuhan Tanjung Intan. Namun, hal tersebut menimbulkan persoalan baru. Truk-truk yang mengangkut batubara dari pelabuhan terbesar di Cilacap tersebut menjadi penyebab utama rusaknya jalan-jalan di Kota Cilacap. "Akibatnya, kami harus mengeluarkan biaya besar untuk memperbaiki jalan," imbuh dia

Dalam waktu dekat, PLTU Cilacap berencana mendatangkan alat pengeruk dari Malaysia untuk mengatasi masalah pendangkalan itu. Untuk solusi jangka panjang, talud pemecah gelombang akan dibangun di pelabuhan milik PLTU.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman:
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau