Berani Naik, kok Enggak Berani Turun

Kompas.com - 27/10/2008, 18:30 WIB

JAKARTA, SENIN - Sejumlah anggota Komisi VII DPR menyampaikan desakannya kepada pemerintah untuk segera mengambil kebijakan menurunkan harga BBM.

Kebijakan itu, menurut sejumlah anggota dewan harus diambil sebab yang menjadi alasan pemerintah saat menaikkan harga BBM pada akhir Mei lalu adalah naiknya harga minyak mentah dunia.

Kini, dengan turunnya harga minyak mentah hingga ke level 65 dollar AS per barrel, maka kebijakan menurunkan dinilai pantas diambil pemerintah.

Penjelasan Meneg ESDM Poernomo Yusgiantoro bahwa Pagu subsidi BBM sudah melebihi anggaran dalam APBN-P, dikatakan tak relevan dan terlalu menyederhanakan masalah dibandingkan mempertimbangkan kesulitan hidup rakyat.

"Waktu harga (BBM) naik, rakyat diminta cerdas mengatasi kesulitan hidup. Tapi sekarang kok pemerintahnya yang nggak cerdas. Kalau biasa menaikkan, ya harus membiasakan juga menurunkan. Jangan dulu saat menaikkan yang jadi alasan apa, sekarang saat diminta menurunkan mencari faktor-faktor baru sebagai alasan untuk tidak mengambil kebijakan menurunkan," kata anggota Komisi VII asal Fraksi PDIP Effendi Simbolon, dalam raker di Gedung DPR, Senin (27/10).

Anggota Komisi VII lainnya, Alvin Lie, juga menyampaikan hal yang hampir sama. Yang dituntut saat ini adalah pengertian dan keberanian pemerintah untuk mengambil kebijakan yang pro rakyat. "Pemerintah saat ini sepertinya belum siap untuk menurunkan harga BBM. Saat diminta menurunkan, alasannya pagu anggaran habis. Janganlah dijadikan alasan, karena belum tentu rakyat itu bodoh," ujar politisi PAN ini.

Menurut dia, pemerintah sudah saatnya mengkaji kembali distribusi BBM bersubsidi. Sebab, selama ini dapat digunakan oleh kalangan-kalangan yang tidak seharusnya menikmati. "Selain mengkaji harga, sebaiknya pemerintah juga berani mengkaji kembali kebijakan subsidi saat ini dan mempercepat pengawasan," tambah Alvin.

Pernyataan keras juga disampaikan oleh anggota Fraksi Partai Demokrat Burmaras. Meskipun berasal dari fraksi pendukung pemerintah, ia meminta pemerintah untuk arif dan konsisten dengan pernyataannya saat menaikkan harga BBM. "Dulu alasan naik adalah karena harga minyak mentah dunia naik. Sekarang gimana?," kata dia.

Menanggapi pernyataan para anggota dewan, Poernomo mengatakan bahwa ia menampung seluruh masukan DPR. Akan tetapi, ia meminta waktu untuk mengonsultasikannya pada kabinet. Secara bergurau ia mengatakan, "Kalau harga BBM diturunkan, berarti panitia angket BBM juga harus dibubarkan dong," katanya sambil tertawa.

Seperti diketahui, DPR telah membentuk panitia angket yang melakukan investigasi atas kebijakan di sektor perminyakan. Panitia angket ini sebagai respon atas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM pada Mei lalu.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau