Muchdi : Pimpinan BIN sampai Presiden Tahu yang Dilakukan Deputi

JAKARTA, KAMIS - Diakhir pernyataannya menanggapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mantan Wakil Kepala BIN M. As'ad yang dibacakan dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Kamis (6/11), Muchdi mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan.

Ia mengatakan, apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh seorang deputi BIN diketahui oleh pimpinan BIN, dalam hal ini Kepala BIN dan Wakil Kepala BIN. Bahkan, sampai di tingkatan user yaitu Presiden dan Menkopolhukam, dikatakan Muchdi mengetahui apa yang dilakukan deputi.

"Di dalam organisasi BIN, bersifat organisasi staf, bukan direktur. Jadi, apa yang dilakukan dan tidak dilakukan deputi diketahui pimpinan, baik itu Kepala BIN dan Waka BIN. Selanjutnya sampai ke user yaitu Presiden dan Menkopolhukam," kata mantan Deputi V Bidang Penggalangan BIN itu, yang dihadirkan sebagai terdakwa dalam kasus pembunuhan Munir.

Koordinator Kontras Usman Hamid meragukan pernyataan Muchdi. Menurutnya, pernyataan itu bisa saja dikeluarkan Muchdi untuk melempar tanggung jawab kepada pimpinan dan upaya melepaskan diri dari dakwaan jaksa.

"Proses perekrutan dan pengendalian agen-agen organik dan non organik itu sebatas pada tanggung jawab Deputi V, tidak sampai Waka BIN dan Kepala BIN. Belum ada fakta yang mengarah sejauh itu, sampai ke Presiden atau Menkopolhukam. Semua parpol, termasuk PDIP, partai Mega yang disebut tahu apa yang dilakukan deputi V juga mendukung penuntasan kasus Munir. Kalau Presiden (saat Munir terbunuh, Presiden adalah Megawati) tahu, PDIP seharusnya menolak. Tapi PDIP justru mendukung penuntasan kasus ini," ujar Usman usai persidangan.

Oleh karena itu, ia meragukan kebenaran pernyataan Muchdi, kecuali ada bantahan dari mereka yang disebut Muchdi yaitu yang saat itu menjabat Kepala BIN, Waka BIN, Presiden dan Menkopolhukam.

Kendati demikian, ia berpandangan hakim harus mempertimbangkan keterangan terdakwa untuk mengelaborasi lebih jauh. "Apakah benar keterangan yang disampaikan terdakwa. Jika benar, hakim punya kewajiban untuk mendorong proses hukum selanjutnya bagi pencari informasi dan pemeriksaan hukum bagi nama-nama yang disebut terdakwa,"lanjut Usman.

Masa persidangan yang telah memasuki tahap akhir, membuat waktu yang dimiliki untuk melakukan klarifikasi sangat sempit. Kecuali, klarifikasi disampaikan secara terbuka melalui media massa oleh mereka yang disebutkan Muchdi tahu apa yang dilakukan deputi. (ING)-