Indonesia Tak Akan Menangis seperti AS

JAKARTA, JUMAT — Syarat persentase pengajuan calon presiden, yaitu 20 persen kursi di DPR atau 25 persen perolehan suara nasional, dipastikan akan menghasilkan tak lebih dari empat pasangan calon. Menurut pakar hukum tata negara, Irman Putra Sidin, jumlah itu akan mempersempit ruang kompetisi. Akhirnya, calon yang muncul adalah muka-muka lama.

Hasilnya? Ia memastikan, Indonesia tak akan menangis haru siapa pun presiden yang terpilih pada Pemilu 2009. Tak seperti Amerika yang menangis terharu saat Barack Obama menang dalam pemilu AS, tiga hari lalu. "Yang muncul pasti yang itu-itu saja. Saya pribadi tidak terlalu semangat. Kita rindu saat presiden terpilih, kita akan menangis dan itu tidak akan terjadi pada 2009 dengan kompetisi yang semakin sempit," kata Irman dalam diskusi "Capres tentang UU Pilpres. Judicial Review untuk Demokrasi" di DPR, Jumat (7/11).

Pertarungan riil bisa diprediksi hanya akan terjadi antara Megawati dan SBY, sedangkan calon-calon lain yang sudah bermunculan masih membaca peluang dan mencari ruang untuk tampil. "Indonesia tak akan terharu menangis," ulangnya.

Irman mengatakan, dengan ketentuan yang tertuang dalam UU Pilpres baru, tidak akan menjamin menghasilkan presiden yang kuat. Namun, lebih besar untuk membuka ruang demokrasi. Ia sendiri berpendapat, lebih baik ruang demokrasi sempit, tetapi menghasilkan presiden yang kuat.

Sementara itu, Sutiyoso, mantan Gubernur DKI yang telah mencapreskan diri, urung hadir karena pesawatnya mengalami penundaan dari Bengkulu. Namun, dalam rilisnya yang dibagikan kepada wartawan, Sutiyoso mengatakan, ketentuan syarat persentase yang dirancang DPR hanya untuk kepentingan sesaat partai politik yang ada di DPR. "Parpol yang ada di DPR saat ini tidak ingin memberikan kesempatan kepada anak bangsa yang memiliki potensi untuk bisa ikut serta dan dipilih rakyat," kata Sutiyoso.

Menurut dia, pembatasan syarat capres dalam UU Pilpres bukan untuk penguatan sistem presidensial, tetapi hanya untuk melanggengkan kekuasaan parpol yang saat ini berkuasa.