Jamaah Haji Indonesia Tiba di Tanah Haram

JAKARTA, JUMAT — Penyambutan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Daerah Kerja (Daker) atas kedatangan jamaah haji Indonesia di Tanah Haram Makkatul Mukarramah berjalan lancar.

Kedatangan awal jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 1 Surabaya tersebut tiba di perumahan sektor I wilayah Aziziah Syissa pukul 23.00 waktu Arab Saudi atau pukul 03.00 WIB.

Media Center Haji Departemen Agama di Jakarta, Jumat (14/11), menyebutkan para duyufurrahman (tamu Allah) yang masih mengenakan kain ihram tersebut disambut Konsul Jenderal RI Jeddah selaku Koordinator Harian PPIH Arab Saudi Gatot Abdullah Mansyur, Ketua PPIH Arab Saudi M Nur Samad Kamba, dan Wakil Kepala Daker Mekkah Cepi Supriatna.

Mereka menggunakan sepuluh bus yang diberangkatkan setelah salat Dzuhur di Masjid Nabawi (13/11) dengan menempuh perjalanan sekitar delapan jam. Setelah menyimpan barang di pemondokan masing-masing, mereka langsung diberangkatkan ke Masjidil Haram dengan menggunakan bus angkutan jamaah yang telah disiapkan oleh sektor transportasi.

"Alhamdulillah, kedatangan awal jamaah haji Indonesia di Mekkah tidak mengalami kendala. Bahkan, hanya berselang sekitar lima menit dari jadwal kedatangan yang telah kami rencanakan," ujar Wakil Ketua Daker Mekkah bidang Kedatangan dan Pemulangan Cepi Supriatna.

Menurut dia, jamaah asal Surabaya tersebut akan menempati dua pemondokan di Aziziah Syissa. Selanjutnya, pihaknya akan menunggu lagi satu rombongan dari kloter I Medan di sektor 6 wilayah Syauqiyah sekitar 450 jamaah.

"Satu jam lagi akan tiba dari kloter I Medan. Sampai hari ini, kesiapan pemondokan sudah disiapkan. Tidak terlambat. Perjalanan antara enam sampai delapan jam dari Madinah ke Mekkah itu masih normal," katanya.

Soal ketersediaan warung makan atau restoran bagi jamaah selama berada di pemondokan, telah disiapkan dengan dengan kesepakatan muassasah. Sehingga, jamaah tidak akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya di sekitar pemondokan.

"Kesiapan warung sudah siap buka, tapi sesuai dengan kesepakatan muassasah, setiap pengelola harus seizin dengan pemerintah setempat," katanya.