KPK Dinilai Pilih Tebang

Kompas.com - 09/12/2008, 18:26 WIB

DEPOK, SELASA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai melakukan pilih tebang dalam melakukan tindakan terhadap kasus korupsi. "KPK bukan tebang pilih tetapi pilih tebang. Jadi dipilih dulu baru ditebang," kata pengacara senior Todung Mulya Lubis, di sela diskusi Korupsi, di Fakultas Fisip Universitas Indonesia (UI), Depok, Selasa (9/12).

Menurut Todung, perilaku pilih tebang ini karena alasan yang sederhana. Pasalnya, sebagai manusia KPK juga dinilai terbatas. Disamping itu, saat ini sudah semakin banyak anggota KPK yang habis kontraknya. Mereka akan dikembalikan ke lembaga asal. "Pengganti-pengganti mereka ini kan belum semuanya siap. Jadi ini satu soal besar," ujarnya.

KPK harus memiliki sumber daya manusia (SDM) yang cukup dan kemampuan-kemampuan yang memadai. Jika tidak, maka KPK akan terbata-bata dalam menangani kasus korupsi .

Todung menuturkan, jika Kejaksaaan dan Kepolisian tidak berjalan seiring bersama-sama dengan KPK dalam memberantas korupsi, maka KPK tidak akan bisa lebih dari yang diharapkan. Untuk itu, harus ada suatu kebijakan dan anggaran yang betul-betul ditujukan untuk membangun kapasitas institusional dan SDM di KPK. "Sekarang KPK kan punya gedung baru bagus. Tapi kalau gedung baru tidak didukung dengan SDM dan kemampuan institusional, itu juga tidak akan terlalul banyak manfaatnya," ujar Todung.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau