Usia Pensiun Hakim Agung 70 Tahun Dianggap Melanggar Hukum

JAKARTA, SABTU — Penetapan usia pensiun Hakim Agung hingga 70 tahun oleh Panitia Kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (Panja Komisi III DPR) dalam Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung (RUU MA) dinilai menyimpang dan bahkan mengabaikan Cetak Biru Pembaharuan MA.

"Ini jelas menyimpang dari Cetak Biru Pembaharuan MA yang ditandatangani Bagir Manan tanggal 5 Agustus 2003," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Illian Deta Arta Sari, saat diskusi publik "Mempertanyakan RUU MA", di Gedung Joeang, Jakarta, Sabtu, (13/12).

Illian mengatakan, jika merunut pada Bab V tentang Sumber Daya Manusia dalam Cetak Biru Pembaharuan MA menyatakan bahwa MA perlu mendorong DPR dan Presiden untuk segera mengundangkan UU MA yang baru dan mengatur tentang usia pensiun Hakim Agung tetap 65 tahun, tetapi dapat dimungkinkan adanya perpanjangan masa jabatan sampai usia 67-68 tahun selama dia masih dianggap layak dan mampu.

"Kemungkinan perpanjangan usia pensiun ini hanya berlaku bagi Hakim Agung yang terpilih setelah UU MA yang baru diundangkan," ujar Illiana. Namun, tanggal 15 Januari 2004, DPR dan Presiden mengesahkan UU MA No 5 Tahun 2005 yang dalam salah satu ketentuannya memungkinkan adanya perpanjangan masa jabatan Hakim Agung hingga 67 tahun.

"Saat itu Bagir Manan sebagai Hakim Agung langsung diperpanjang. Anehnya, perpanjangan sebelum tanggal 15 Januari 2005," tuturnya.

Lebih aneh lagi, kata Illiana, dalam RUU MA penetapan usia pensiun rencananya akan diperpanjang hingga 70 tahun. "Ini tindakan melanggar hukum," ujarnya.