Indonesia Kekurangan Petugas KB

YOGYAKARTA, JUMAT — Inisiatif sejumlah daerah sehingga kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional akan berdiri sendiri, akan disambut BKKBN Pusat dengan mendesak pemerintah untuk menambah petugas keluarga berencana (PKB) walau hanya tenaga honorer.  

Jumlah petugas KB (PKB) se-Indonesia yang sebelum otonomi daerah (tahun 2000) adalah 27.000 orang, tetapi kini hanya 21.000 PKB. Padahal, kalau satu desa minimal dilayani satu PKB, idealnya ada 35.000 PKB.

"Selepas otda yang membuat kebijakan ada di daerah, kantor-kantor BKKBN merger dengan dinas lain. BKKBN Pusat tak punya kuasa atas BKKBN daerah," kata Sugiri Syarief, Ketua BKKBN Pusat, di sela-sela meresmikan Gedung Balatbang (Balai Latihan dan Pengembangan) di kantor BKKBN DIY, Timoho, Jumat (19/12).

Akibat merger, banyak tenaga PKB—dulu dinamakan petugas lapangan KB (PLKB)—diambil ke dinas lain, ditempatkan sebagai camat, atau malah tidak punya lembaga. Tidak juga dilakukan pengangkatan PKB-PKB baru walau hanya honorer ketika ada PKB yang pensiun.

Ancaman ledakan jumlah penduduk nampak ketika total fertility rate (TFR) nasional selama enam tahun terakhir (2002-2007) mencapai 2,6. TFR merupakan jumlah anak yang dilahirkan oleh satu perempuan. Padahal, angka TFR ideal adalah 2 (anak). TFR DIY yang 1,8 (terendah se-Indonesia) tak bisa dibilang sudah aman.

"Kami akan mendesak kabupaten/kota. Kalau mereka tidak mampu mengangkat PNS sebagai tenaga PKB, paling tidak ya tenaga honorer. Ini penting karena PKB ujung tombak kesuksesan program KB," ujar Kepala BKKBN DIY Arkandini.

Siamsih (44), PKB dari Kulon Progo berujar, tugas PKB tak hanya memberi informasi seputar program KB terhadap pasangan usia subur (PUS) yang akan memakai kontrasepsi. PKB harus memantau PUS bersangkutan bertahun-tahun.

"Sebagian PUS pasti pernah merasa jenuh, atau ingin punya anak lebih dari dua. Kami memotivasi mereka lagi, dan kami bisa datang ke rumah mereka berulang-ulang. Kami juga mencatat anak-anak mereka, apakah sudah mendapat imunisasi apa saja dan kapan," kata dia.

Saat ini, terdapat 313 PKB di DIY. Idealnya, dengan 438 desa, DIY memiliki minimal 438 PKB. Menurut Siamsih, sebelum otda terdapat 70-an PKB di Kulon Progo, tetapi kini hanya 52 orang.

Saat ini, BKKBN Kulon Progo menginduk ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Namun, tahun depan BKKBN Kulon Progo berdiri sendiri, menyusul BKKBN Bantul. Kemarin juga dibacakan ikrar PKB se-DIY. Dalam ikrar, para PKB menyatakan siap menyukseskan program KB.