Suara Terbanyak Tak Perlu Perpu

JAKARTA, SABTU - Mantan Ketua Pansus UU Pemilu DPR, Ferry Mursidan Baldan, Sabtu (27/12) menyatakan, pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan  pasal 214 tentang penetapan calon terpilih, tidak diperlukan sebuah peraturan baru ataupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Putusan MK terkait masalah ini, cukup dengan peraturan  KPU saja. Pernyataan ini menanggapi atas keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan menerbitkan Perpu terkait penyelenggaraan Pemilu 2009.

Rencananya, ada dua perpu yang direncanakan diterbitkan. Perpu yang pertama tentang pemberian tanda contreng dan Perpu tentang persyaratan menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu.

Ferry Mursidan Baldan menjelaskan,  pasca putusan MK dan juga berdasar amar putusannya, maka tidak diperlukan perubahan UU ataupun Perpu. "Cukup dengan peraturan KPU saja. Karena pasal yang dibatalkan  (pasal 214)  yang dibatalkan adalah tentang  penentuan calon terpilih. Sehingga tidak perlu peraturan, semuanya sudah jelas," kata Ferry.

Pasal 214, jelasnya, hanya  mengatur penentuan calon terpilih setelah tahap penentuan perolehan kursi masing-masing partai. Dalam peraturan KPU nanti juga memuat beberapa aturan yang sifatnya antisipasi.

"Misalnya, jika terdapat calon dengan suara  yang sama persis, bagiamana menentukannya. Hal yang juga penting adalah dalam RUU susduk yang sedang dibahas (DPR), untuk memuat pengaturan pergantian antar waktu. Maka, ini harus mengacu berdasarkan suara terbanyak," jelas Ferry.