Data Statistik Harus Menjadi Cermin Realitas

Oleh Nur Hidayati

Sepuluh tahun sekali, Badan Pusat Statistik menggelar sensus ekonomi, termutakhir pada 2006, meski keseluruhan rangkaian sensus baru selesai pada 2007. Setelah pengolahan data, kini data Sensus Ekonomi 2006 siap dimanfaatkan publik. Namun, masih ada harapan yang belum sepenuhnya terpenuhi di balik kerja keras sensus ini.

Penyelenggaraan sensus ekonomi bisa dikatakan sebagai tugas paling rumit bagi Badan Pusat Statistik (BPS), dibandingkan dua jenis sensus lain yang dilakukan lembaga pendataan nasional ini, yakni sensus penduduk dan sensus pertanian.

Sensus penduduk dilakukan pada tahun 1990, 2000, dan akan dilakukan lagi pada 2010. Sensus pertanian dilakukan pada 1993, 2003, dan akan dilakukan lagi pada 2013. Adapun sensus ekonomi dilakukan pada 1996 dan 2006.

Setelah persiapan, termasuk pembentukan tim lapangan dan pelatihannya, pada Mei-Juni 2006 dilakukan pendaftaran semua jenis usaha. Pada pendaftaran ini, dicatat setiap unit usaha dengan jumlah tenaga kerja dan lokasinya masing-masing.

Berdasarkan pendaftaran itu, semua unit usaha diklasifikasikan dalam kategori usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, BPS menggolongkan usaha beromzet paling banyak satu miliar rupiah per tahun sebagai usaha kecil.

Perusahaan yang beromzet satu hingga tiga miliar rupiah per tahun dikategorikan usaha menengah dan perusahaan beromzet tiga miliar rupiah atau lebih sebagai usaha besar.

Khusus untuk sektor industri, perusahaan dengan tenaga kerja berjumlah 20 hingga 99 orang dikategorikan menengah, sedangkan perusahaan bertenaga kerja 100 orang atau lebih dari itu dikategorikan berskala besar.

BPS mencatat, terdapat 22,5 juta unit usaha di Indonesia pada 2006. Dari jumlah itu, perusahaan yang dikategorikan berskala menengah dan besar hanya 179.000 unit atau 0,8 persen. Sekitar 83,4 persen dari total jumlah unit usaha itu berskala mikro. Sekitar 15 persen berskala kecil.

Lebih dari 40 persen kegiatan usaha yang terdata ini tidak mempunyai lokasi permanen. Artinya, kegiatan usaha itu bersifat informal. Misalnya, pedagang kaki lima, penjual keliling, atau pengojek bersepeda motor.

Kategorisasi usaha mikro, kecil, menengah, dan besar yang digunakan BPS ini menuai banyak kritik. ”Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada 1995 dan sekarang sudah jauh berbeda. BPS setia pada undang-undang, tetapi institusi-institusi lain di lapangan enggak begitu. Usaha yang dikategorikan berskala menengah oleh Bank Mandiri, misalnya, bisa jadi korporasi bagi bank kecil,” ujar ekonom Bank Mandiri, Martin Panggabean.

Beranjak lebih jauh dari sekadar jumlah unit usaha dan skala kegiatannya, data lebih detail dari Sensus Ekonomi 2006 didapat berdasarkan survei pada Mei-Juli 2007.

Pada tahap kedua sensus ini, dilakukan pencacahan sampel sejumlah 1,2 juta usaha mikro dan kecil. Adapun pencacahan usaha menengah dan besar dilakukan lengkap pada 179.000 unit usaha yang telah terdaftar, bukan dengan metode sampel.

”Selain tidak menggunakan sampel, survei usaha menengah dan besar juga dilakukan dengan kuesioner berbeda-beda, disesuaikan sektor masing-masing,” ujar Deputi Kepala BPS Bidang Statistik Produksi Pietojo.

Informasi penting yang dikumpulkan pada tahap kedua sensus ekonomi ini, antara lain, menyangkut balas jasa atau pengupahan di setiap perusahaan, struktur biaya, permodalan, status badan usaha, penggunaan teknologi, prospek usaha, dan kendala yang dihadapi setiap perusahaan dan sektor.

Rahasia dapur

Tentu tidak mudah mengumpulkan data ”rahasia dapur” suatu perusahaan. Pengertian yang diberikan petugas lapangan bahwa BPS tidak berkaitan dengan kantor pajak, misalnya, kerap tidak cukup untuk meyakinkan agar perusahaan memberikan data.

”Ada perusahaan yang harus kami datangi 14 kali sampai akhirnya kami dapat data lengkap. Yang mendatangi pun mulai dari staf (Kantor BPS) kota sampai direktur BPS,” ujar Pietojo.

Beragam jenis data yang didapat dari sensus ekonomi tentu bernilai penting. Bagi pemerintah, informasi ini menentukan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan. Bagi pebisnis, beragam data itu akan sangat mendukung penyusunan strategi bisnis.

Data sensus ekonomi juga menjadi pisau analisis bagi kalangan akademik. Berdasarkan data Sensus Ekonomi 2006, Martin Panggabean menyimpulkan, penyerapan tenaga kerja terbesar di luar sektor pertanian terdapat di sektor perdagangan dan industri pengolahan. Namun, sektor- sektor itu justru tidak terhitung penting secara makroekonomi.

Menurut Martin, suatu sektor bernilai penting secara makro apabila sektor itu menjadi basis dari suatu piramida perekonomian atau melayani banyak sektor lainnya. Perbankan, jasa intermediasi keuangan, dan pengadaan infrastruktur listrik, misalnya, berdampak amat penting secara makro.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, data sensus jelas menunjukkan, perdagangan dan industri pengolahan amat berperan. Namun, industri pengolahan pun dapat diurai lagi dalam piramida kepentingan secara ekonomi.

”Artinya, kalau pemerintah ingin memberi stimulus fiskal menyikapi krisis saat ini, misalnya, ada pemeringkatan industri yang perlu dipertimbangkan,” ujar Martin.

Sensus ekonomi juga memetakan penyebaran struktur ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia. Bagi rencana investasi, data perusahaan-perusahaan yang telah bergerak pada subsektor tertentu di daerah tujuan investasi tentu menarik disimak.

Belum tecermin

Meski kemanfaatan sensus ekonomi tidak diperdebatkan, tidak sedikit kritik, bahkan keraguan, dilontarkan pelaku usaha dan akademisi terkait kualitas perolehan data dalam penyelenggaraan sensus ini.

Direktur PT Indofood Sukses Makmur Franciscus Welirang mengaku heran karena kendala distribusi dan transportasi di wilayah timur Indonesia seolah tak tecermin dalam sensus ekonomi tersebut. Padahal, kendala usaha adalah salah satu informasi yang selalu ditanyakan pada setiap responden.

”Di Indonesia timur itu transportasi laut dimonopoli dan mahalnya bukan main, tetapi kok seolah-olah hanya masalah kecil saja. Soal ketersediaan energi, misalnya, bahan bakar minyak atau listrik juga kurang tecermin,” ujar Franciscus yang perusahaannya membuka pabrik di hampir semua provinsi.

Konsentrasi usaha yang terlalu besar dan menumpuk di Pulau Jawa merupakan masalah klasik yang kembali tergambar nyata dalam Sensus Ekonomi 2006.

Insentif untuk mendorong berbagai kawasan potensial di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Papua tumbuh sebagai sentra industri baru, mutlak membutuhkan perbaikan infrastruktur energi dan transportasi.

Terkait dengan ketenagakerjaan, Franciscus mengatakan, sensus perlu membedah lebih dalam bahwa kendala yang ditemukan pengusaha berskala menengah dan besar bukan terkait dengan keterampilan buruh operator, tetapi pada kelompok kepemimpinan madya.

Pola penyebaran usaha di Indonesia, seperti tergambar dalam sensus ekonomi, menunjukkan bahwa penyebaran dan kualitas tenaga kerja juga tumbuh sejalan dengan penyebaran usaha.

Dengan harapan perbaikan terus dilakukan, pakar statistik dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Kresnayana Yahya, mengatakan, data yang terkumpul dalam Sensus Ekonomi 2006 masih jauh dari realitas yang ada saat ini.

”BPS perlu memahami manajemen rantai suplai di pasar domestik kita. Bagaimana harga suatu barang dibentuk di suatu daerah, misalnya. Penentu harga barang-barang kebutuhan pokok tertentu selalu pelaku yang itu-itu saja,” ujarnya.

Distorsi terhadap pasar domestik akibat praktik kartel serta ekonomi kepulauan yang kerap rawan monopoli patut serius dicermati. Dengan begitu, data statistik bisa menjadi cermin realitas, bukan sekadar catatan resmi di atas kertas.