Harapan di Bawah Payung Hitam

Oleh Josie Susilo H/Dewi Indriastuti

Mengakhiri tahun 2008, payung hitam terkembang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Muchdi Purwopranjono dibebaskan dari dakwaan menganjurkan ataupun turut serta pembunuhan berencana terhadap Munir.

Majelis hakim yang diketuai Suharto dengan anggota Ahmad Yusak dan Haswandi pada sidang hari Rabu, 31 Desember 2008, menyatakan, dakwaan jaksa tidak terbukti.

Saat berorasi di halaman PN Jaksel, air mata istri almarhum Munir, Suciwati, mengalir.

Koordinator Kontras Usman Hamid menyatakan, putusan hakim PN Jaksel tersebut sebagai kado akhir tahun yang menyakitkan.

Meski demikian, Usman menyatakan bahwa vonis majelis hakim itu justru menuntut negara mengusut lebih jauh siapa pembunuh Munir sebenarnya. Vonis ini juga menguji, apakah negara serius mengungkap kebenaran dengan utuh. Menurut Komite Aksi Solidaritas untuk Munir, pembunuhan Munir merupakan konspirasi. Dengan demikian, tak cukup berhenti pada Muchdi.

Dakwaan jaksa terkesan membatasi pelaku berujung pada Muchdi. Motif Muchdi menyuruh Pollycarpus membunuh Munir, kata jaksa, karena dendam terhadap Munir yang menyelidiki penculikan aktivis pada tahun 1997-1998. Langkah Munir itu berujung pada pembebastugasan Muchdi dari jabatannya sebagai Komandan Jenderal Kopassus.

Pembebastugasan ini diperdebatkan dalam sidang. Muchdi membantah ia dibebastugaskan akibat peristiwa penculikan oleh Tim Mawar. Jaksa terlambat mengajukan artikel di situs web resmi Departemen Pertahanan RI, yakni www.dephan.go.id, sebagai bukti. Bukti itu baru disampaikan jaksa di tengah masa persidangan sehingga ditolak majelis hakim.

Di situ disebutkan hukuman Panglima ABRI terhadap mantan Komandan Jenderal Kopassus Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto, Komandan Jenderal Kopassus Mayjen TNI Muchdi Pr, serta Komandan Group-4 Kolonel Inf Chairawan.

Muchdi mulai diadili di PN Jaksel pada 21 Agustus 2008.

Selama jalannya sidang, jaksa menghadirkan 14 saksi, 3 ahli, dan 4 verbalisan (polisi yang memeriksa tersangka pada penyidikan). Ada yang menarik, yakni kesamaan sikap saksi dari BIN, soal hubungan antara mantan pilot Garuda Indonesia, Pollycarpus Budihari Priyanto, dan Muchdi.

Dua staf Muchdi, Zondhy Anwar dan Aripin Rahman, saat diperiksa penyidik Polri mengaku kenal wajah Pollycarpus yang ditunjukkan fotonya oleh penyidik. Mereka mengaku melihat Pollycarpus di ruang kerja Muchdi. Namun, saat diperiksa sebagai saksi di persidangan, Zondhy mencabut keterangan itu. Aripin menolak keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Begitu pula saksi bernama Kawan. Anggota Kopassus yang pernah bertugas di Sandi Yudha tersebut juga mencabut keterangannya di BAP perihal kehadiran Pollycarpus di ruangan Direktur 5.1 BIN Budi Santoso.

Padahal, hubungan Pollycarpus dengan Muchdi ini menjadi dasar jaksa untuk mendakwa Muchdi sebagai penganjur pembunuhan Munir. Untuk menguatkan dakwaan itu, jaksa berupaya menghadirkan Budi Santoso ke persidangan. Namun, ia tak hadir. BAP Budi yang dibacakan di sidang menyebutkan, Pollycarpus pernah menyampaikan kepada Budi bahwa ia disuruh Muchdi untuk membunuh Munir.

Namun, BAP saksi yang dibacakan, menurut hakim, kurang kuat. Keterangan tersebut harus didukung alat bukti lain. Misalnya, dari saksi yang dihadirkan jaksa di persidangan.

Pada sidang tim penasihat hukum Muchdi juga membantah alat bukti jaksa berupa catatan telepon. Dalam catatan itu disebutkan, nomor telepon Muchdi berhubungan berkali-kali dengan nomor telepon Pollycarpus. Pada 7 September 2004—hari terbunuhnya Munir—nomor telepon Muchdi yang berlokasi di Bandara Juanda Surabaya berhubungan dengan Pollycarpus. Data itu dibantah penasihat hukum Muchdi, dengan menunjukkan bukti imigrasi bahwa Muchdi tengah berada di Malaysia pada 6-12 September 2004.

Ketua tim jaksa penuntut umum, Cirus Sinaga, menyatakan, ”Kami masih punya kesempatan kasasi. Masih ada Mahkamah Agung!”