TNI Netral dalam Pemilu 2009

BOGOR, JUMAT - Komandan Resor Militer 061/Suryakancana Kolonel (Inf) Agus Sutomo memastikan anggota TNI di wilayah komadonya akan bersikap netral saat pesta demokrasi pemilihan umum mendatang. Anggotanya dilarang memberi fasilitas apapun apalagi terlibat dalam kampanye partai politik.

"Dulu tentara paling depan, pang jago na, karena tuntutannya memang demikian. Zaman reformasi TNI ada rambu-rambunya, tidak boleh politik praktis. Apalagi sekarang, tahun politik. Rambu-rambunya makin tegas, netralitas. TNI harus berdiri disemua golongan, bukan alat pemerintah, tapi alat Negara," katanya.

Agus meyatakan hal itu saat bersilahturahmi dengan para pejabat Musyawarah Pimpinan Daerah Kota Bogor dan sejumlah tokoh masyarakat Bogor, di Ruang Rapat I Balai Kota, Jumat (9/1) pagi. Agus bersilahturami dalam kaitan memperkenalkan diri sebagai Danrem 061/Suryakancana yang baru. Ia menggantikan danrem sebelumnya, Kolonel (Inf) AS Kembaren, sejak 24 Desember 2008.

Menurut Agus, saat ini Indonesia menjadi negara yang paling demokrasi di dunia. "Kalau ada hal yang menonjol, sampai tukang becak pun boleh berkomentar dan tidak dilarang. Sedangkan di Amerika Serikat yang dicitrakan sebagai negara demokrasi, kalau terjadi apa-apa, yang ngomong cuma satu orang, presidennya, George W Bush. Inilah keniscayaan demokrasi," katanya.

"Kita bersyukur pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya. Tetapi Insya Allah, pelan-pelan kita akan menuju pada demokrasi kebersamaan, demokrasi yang beretika dan santun, karena itu budaya kita. Demokrasi kita bukan demokrasi tanpa batas-batas," katanya.

Berkaitan dengan Tahun 2009 sebagai Tahun Politik, Danrem 061/Suryakancana menegaskan bahwa anggota jajarannya akan bersikap netral, berdiri di semua golongan dan rakyat, untuk bersama masyarakat sama-sama menyukseskan pesta demokrasi. Agus mengaku sudah memberi arahan jelas kepada jajarannya, sebagaimana arahan Panglima TNI, bahwa setiap tentara tidak boleh memberi fasilitas apa pun, apalagi terlibat, dalam kampanye partai politik.

"Anggota kami nanti tidak boleh berada di TPS-TPS (tempat pemungutan suara), dalam radius 100 meter. Nanti babinsa-babinsa akan bawa-bawa meteran untuk ngukur tempat dia berdiri. Kalau diukur jarak berdiri dengan TPS sudah 102 meter, berarti dia bebas, tidak melanggar ketentuan. Jadi, berjarak 102 meter, bukan 100 meter lagi, biar dia benar-benar aman," katanya setengah bergurau. Babinsa adalah bintara (tentara golongan bintara) yang menjadi pembina masyarakat di tingkat wilayah desa/kelurahan.

Tiga Program Pemerintah

Pada kesempatan silahturahmi itu, Kolonel Agus Sutomo juga menguraikan tentang kebijakan dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang dikatakannya terbagi dalam tiga cluster. Cluster pertama kebijakan itu adalah perlindungan sosial masyarakat, yang disebut orang sebagai ikan, yakni program Bantuan Tunai Langsung (BTL), Biaya Operasional Sekolah (BOS), Beras Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan subsidi pupuk. "(Subsidi pupuk-Red) walaupun ada kelangkaan, dicari-cari pupuknya, ternyata ada di kebun-kebun kelapa sawit. Oknum-oknum dibawah bermain, padalah niat pemerintah itu baik," katanya.

Kebijakan yang termasuk cluster kedua, yang disebut kail, berupa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Sedangkan cluster ketiga berupa Kredit Usaha Rakyat, dimana pemerintah menjadi penjamin dananya.

"Untuk PNPM Mandiri, dananya pada tahun 2008 lalu mencapai Rp 57 triliun, yang langsung dikirim ke rekening camat. Ada sekitar 3.500 kecamatan, yang diberi dana masing-masing anatar Rp 2,5 miliar sampai Rp 3 milar. Yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, yang berarti ada pekerjaan, sehingga menggerakkan ekonomi lokal," katanya.

Kebijakan yang menurut Agus berlatar bagaimana mengurangi pengangguran, meningkatkan penghasilan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesehatan. Dengan tujuan akhirnya, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kamtibmas kondusif.