JAKARTA, SENIN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan melibatkan mahasiswa KKN (Kuliah Kerja Nyata) dalam upaya pengawasan pelaksanaan pemilu. Sore ini Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini meminta persetujuan Mendiknas Bambang Sudibyo untuk melakukan pendekatan dengan perguruan tinggi.
"Kita memang telah melakukan kontak dengan beberapa perguruan tinggi, jadi kunjungan ini istilahnya 'kulonuwun' dengan Mendiknas atas rencana ini," ujar Hidayat seusai pertemuan kepada wartawan di Gedung Pusat Depdiknas, Jakarta, Senin
(19/1).
Ia menambahkan saat ini memang membutuhkan personel untuk melakukan pengawasan pada tahapan pemilu seperti pemungutan suara, penghitungan suara dan pergerakan surat suara dari TPS ke PPK.
Saat ini berdasar data Bawaslu, menurut Hidayat, satu pengawas lapangan itu melakukan pengawasan terhadap 8 TPS, padahal idealnya ya satu pengawas di tiap TPS. "Untuk memenuhi kebutuhan itulah kami minta tambahan tenaga dari mahasiswa KKN baik dari PTN atau PTS," katanya.
Dikatakan Hidayat, telah disiapkan payung hukum untuk kerjasama dengan perguruan tinggi. "Nanti bentuknya MoU dengan beberapa perguruan tinggi terutama di daerah-daerah yang TPS-nya rawan terjadi penyimpangan, daerah mana saja dan perguruan tinggi apa baru kita siapkan," tuturnya.
Selain itu, Hidayat juga memaparkan beberapa perguruan inggi di Semarang dan Jogja sudah menyatakan kesediaan untuk menjalin kerjasama.
Mengenai daerah yang sangat kurang tenaga pengawas tambahan, Hidayat hanya menyinggung beberapa propinsi seperti Sumut, Papua dan desa-desa yakni Gunung
Kidul.
"Kami juga akan melakukan pelatihan bagi mahasiswa yang kan mengikuti tenaga tambahan pengawas pemilu ini, semua rencananya termasuk biaya sudah kita siapkan," tuturnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang