Pelanggaran Pemilu Capai 1.924 Kasus

JAKARTA, SENIN — Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait penetapan suara terbanyak dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD 2009, pada bulan Desember lalu telah membuat sebagian calon anggota legislatif (caleg), yang semula sudah percaya diri dengan sistem nomor urut, jadi kebakaran jenggot.

Setidaknya, hal ini membuat para calon anggota dewan tersebut memutar otak mengenai strategi marketing mereka.

Menurut salah seorang anggota Dewan di Komisi II, sejak saat itu sebagian daerah pemilihan (dapil) menjadi 'banjir' spanduk. Para caleg menjadi lebih gencar dalam 'memasarkan diri mereka' ke masyarakat. Pemasangan spanduk yang berlebihan ini memicu sejumlah caleg melakukan pelanggaran.

Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), Senin (9/2) di Komisi II DPR RI, mengatakan, jumlah pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan umum, mulai dari pemutakhiran data pemilih dan penyusun daftar pemilih hingga masa kampanye, per 4 Januari 2009 mencapai 1.924 kasus.

Angka ini terdiri dari 1.779 kasus pelanggaran administrasi, 18 kasus pelanggaran kode etik, dan 127 pelanggaran tindak pidana pemilu.

Menurut Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini di Komisi II DPR RI, dari 1.779 kasus pelanggaran administrasi, 1.629 kasus telah diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum, dan 1.367 di antaranya telah ditangani KPU. Sisanya tidak diteruskan atau diidentifikasi sebagai perkara yang kurang atau tidak lengkap.

Sementara itu, dari 18 kasus pelanggaran kode etik pemilihan umum, 11 di antaranya telah ditangani. Sedangkan untuk pelanggaran tindak pidana pemilu, dari 127 pelanggaran, 118 di antaranya telah diteruskan ke penyidik Polri. Tiga di antaranya telah divonis oleh pengadilan.

"Kasus tersebut berkaitan dengan pencalonan yang melanggar ketentuan persyaratan calon, kampanye di luar jadwal yang ditentukan, penyalahgunaan jabatan, serta money politics," ujar Nur Hidayat.

Menanggapi kritikan masyarakat yang menyatakan bahwa Bawaslu tebang pilih dalam menindak peserta pemilu yang melanggar aturan, secara berkelakar Nur Hidayat mengatakan, hal tersebut setidaknya menandakan bahwa mesin politik peserta pemilu berjalan.

"Di daerah, ada parpol yang tidak pernah melakukan pelanggaran sama sekali. Setelah kami selidiki, ternyata parpol tersebut tidak pernah berkampanye," ujar Nur Hidayat, yang mengundang tawa anggota dewan.